Network
PR CIREBON - Insiden pencopotan baliho Imam Besar Front Pembela Islam(FPI) Habib Rizieq Shihab oleh Pangdam TNI membuat kondisi menjadi panas.
Kedua kelompok tersebut seolah menjadi pihak yang berlawanan dan berbenturan. Hal tersebut pun menarik perhatian publik dan sejumlah tokoh.
Pengamat politik yang juga sebagai Dosen Filsafat, Rocky Gerung melalui akun Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Sabtu, 21 November 2020 mengomentari makna tersembunyi dibalik insiden ini.
Baca Juga: Mengejutkan, FPI Bukan Lagi Ormas Terdaftar hingga Tak Boleh Kegiatan, Berikut Alasan Kemendagri
Menurut Rocky, TNI dan FPI selama ini menjadi kelompok yang disayangi oleh masyarakat lantaran aksi nyata mereka dalam membantu setiap ada bencana alam dan sebagainya.
TNI dan FPI sejauh ini belum pernah ada masalah karena ranah bidang mereka yang berbeda dan tak pernah bersinggungan.
Namun, menurut Rocky, saat ini justru pemerintah yang telah membenturkan dua kelompok tersebut sehingga menjadi berlawanan.
"FPI dan TNI itu sama-sama disayang oleh rakyat karena sering membantu kalo ada bencana dan sebagainya. Tapi ada pihak ketiga yang malah membenturkannya. Membuat mereka seolah olah berlawanan," kata Rocky.
Baca Juga: DKI Jakarta Rekor Covid-19 Lagi, Kasus Harian Baru Tembus 1.579 orang, Massa HRS Ikut Sumbang ?
Menurut Rocky, tindakan TNI menurunkan baliho Habib Rizieq tentunya karena ada perintah dari Istana. Karena berdasarkan aturan, TNI hanya dapat bertindak dalam ranah militer. Sedangkan kegiatan TNI yang non militer harus atas perintah Istana.
Lebih jauh Rocky menganalisis, bahwa saat ini TNI sudah bersentuhan dengan Politik, dan hal ini merupakan kemunduran seperti pada masa silam.
"Habib Rizieq itu sebagai ikon politik, baliho juga properti politik, maka ini bukan hanya sebatas penertiban dan pengamanan," kata Rocky.
Baca Juga: Setuju dengan Jimly, Refly Harun Sebut Sikap Pemerintah Tanggapi TNI dan FPI Seolah Mau Perang
Menurut Rocky, permasalahan ini terjadi sehingga mengakibatkan adanya ketidak jelasan tentang relasi antara politik dan militer.
Maka menurut Rocky, Presiden lah yang harus memutuskan dan memperjelas kembali batasan-batasannya.
"Dua kekuatan dipertandingkan dan dan publik akhirnya menyambungkan dengan istana. Maka Jokowi harus putuskan, apakah memasang baliho itu kriminal? apakah tindakan TNI itu sesuai aturan dan tugasnya? Jokowi harus beri publik kejelasan," pungkasnya.
