Network
PR CIREBON - Ketua Umum ICMI dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddqie, menyatakan fungsi dalam kehidupan perlu spesialisasi dan bagi tugas, termasuk menjadi ulama juga perlu ada spesialisasi dan bagi tugas.
"Dunia modern sangat kompleks, antar fungsi dalam kehidupan perlu spesialisasi dan bagi tugas. Ulama juga mesti ada spesialisasi dan bagi tugas," kata Jimly di akun Twitternya.
Dia juga menyampaikan urusan politik kenegaraan bisa diserahkan ke Partai Politik atau Organisasi Politik.
Baca Juga: Sepuluh Paus Sirip Ditemukan Mati Tidak Wajar di Pantai Prancis dalam Satu tahun Terakhir
"Urusan politik kenegaraan bisa diserahkan ke parpol/orpol, sedangkan kualitas akhlaq bidang lain jadi fokus dakwah ulama. Ini bukan sekularisme tapi manajemen dakwah," cuitnya.
Dia menyampaikan tugas kepemimpinan dalam kehidupan bersama yaitu mengadilkan (bersikap adil), merukunkan, memakmurkan, dan mengawal kebebasan. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Twitter Jimly Asshiddiqie.
"Benar. Tugas kepemimpinan dalam kehidupan bersama ialah (1)mengadilkan (2) merukunkan (3) memakmurkan (4) dan mengawal kebebasan agar teratur untuk mendorong kreatifitas dan inovasi ke arah pencerahan dan kemajuan peradaban. Jika tidak, maka tidak perlu dijadikan pemimpin sama sekali," katanya.
Baca Juga: Penyidik Akan Panggil Rizieq Shihab Terkait Penyelenggaran Acara yang Menimbulkan Kerumunan Massa
Akan tetapi, menurut Jimly, banyak yang marah kepada gerakan perlawanan kepada negara yang diumbar dengan kata-kata keras dan kasar, seolah tidak peduli dengan aturan bernegara.
"Tapi banyak yang marah kepada gerakan perlawanan kepada negara yang diumbar dengan kata2 keras dan kasar seolah tidak peduli aturan bernegara, maka muncul praktik kekerasan hukum atas nama ketegasan?" kicaunya.
Jimly menambahkan risiko pasti akan dirasakan menjadi hal yang tidak adil, bahkan aparat mungkin saja dinilai sebagai alat politik.
Baca Juga: Wajib Tahu, Ini Mekanisme Penyaluran BLT Guru Honorer dan PTK Non-PNS Senilai Rp1,8 Juta
"Risikonya pasti dirasakan tidak adil. Bahkan aparat dapat saja dinilai jadi alat politik. Maka stop dulu saling benci dan tunda dulu persaingan," kata Jimly yang juga mantan Penasihat Komnas HAM ini.
Jimly kemudian mengunggah video dari Habib Rizieq Shihab yang mengatakan kalau tidak ingin ada kejadian seperti di Prancis, kasus pemenggalan kepala, kalau ada laporan penista agama maka diproses.
Jimly mengatakan kalau video tersebut merupakan salah satu contoh ceramah yang bersifat menantang, dan juga penuh kebencian dan permusuhan.
Baca Juga: Prancis Jadi Negara dengan Kasus Covid-19 Keempat Terbanyak Dunia, Lebih 2 Juta Orang Terkonfirmasi
"Ini contoh ceramah yang bersifat menantang dan berisi penuh kebencian dan permusuhan yang bagi aparat harus ditindak," katanya.
Hal ini, Jimly menilai, jika terus dibiarkan provokasinya bisa saja menjadi meluas dan melebar.
"Jika dibiarkan provokasinya bisa meluas dan melebar. Hentikan ceramah seperti ini, apalagi atasnamakan dakwah yang mestinya dengan hikmah dan mau'zhoh hasanah (melalui nasihat-nasihat yang baik)," cuit Jimly.***
Ini contoh ceramah yg brsifat mnantang & berisi penuh kbencian & prmusuhan yg bagi aparat psti hrs ditindak. Jika dibiarkan provokasinya bisa mluas & melebar. Hentikan ceramah seperti ini, apalagi atasnamakan dakwah yg msti dg hikmah & mau'zhoh hasanah. pic.twitter.com/SNy6EeByej— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) November 17, 2020
