Network
PR CIREBON - Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menekankan hasil riset perdana yang dilakukan think thank Brain Society Center (BS Center) yang dipimpin Prof Didin Damanhuri bersama para akademisi dan pakar lainnya, memperlihatkan vaksinasi bukanlah satu-satunya jawaban dalam memulihkan ekonomi nasional.
Penelitian itu bertajuk “Vaksin Covid-19 dan Arah Pemulihan Ekonomi Indonesia”.
Soesatyo menilai pasca-vaksinasi massal, namun tidak serta merta masyarakat bisa leluasa beraktivitas seperti sebelum pandemi Covid-19.
Baca Juga: Viral Teriak ‘Kami Bersamamu’ dalam Penjemputan Habib Rizieq, Anggota TNI Dapat Sanksi
“Masyarakat tetap harus menjalankan protokol kesehatan karena menurut Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Unpad Prof Kusnadi Rusmil, perlu dua tahun untuk kembali normal,” tutur Bamsoet, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
“Pernyataan mengejutkan juga diutarakan ahli kesehatan global, Prof Peter Doshi, yang menilai warga dunia kemungkinan kecewa karena vaksin hanya mengurangi risiko infeksi 30 persen,”lanjutnya, dalam keterangan di Jakarta, Rabu 11 November 2020.
Hal itu dikatakan Bamsoet saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi dan peluncuran buku BS Center yang bertajuk “Vakssin Covid-19 dan Arah Pemulihan Ekonomi Indonesia,” di Jakarta, Selasa 10 November 2020.
Baca Juga: Gunung Sinabung Tunjukan Aktivitas Vulkanik, Tinggi Kolom Abunya Mencapai 2.000 Meter
Bamsoet menjelaskan, selain membutuhkan waktu untuk kembali pada kondisi ‘normal’ dari perspektif medis, masih ada pekerjaan rumah lain, khususnya pada upaya pemulihan perekonomian nasional.
Menurut dia, dampak pandemi yang telah memukul sektor perekonomian dan menempatkan Indonesia pada jurang resesi, memerlukan upaya ekstra untuk dapat kembali pulih.
“Pada sektor perekonomian, dampak pandemi telah dirasakan hampir pada seluruh bidang dan tingkatan. Tidak hanya mayoritas sektor UMKM yang mengalami pukulan keras, pengusaha-pengusaha besar juga turut merasakan dampaknya,” katanya.
Baca Juga: Lain Halnya dengan Macron, Vladimir Putin Kutip Ayat Alquran dalam Pidatonya
Karena itu, lanjutnya, sebagaimana telah diprediksikan sebelumnya, saat ini Indonesia mengalami resesi ekonomi, pandemi telah menggerus dua sisi perekonomian, baik dari sisi penawaran dan permintaan.
“Kebijakan pembatasan aktivitas perekonomian secara fisik telah menyebabkan penurunan aktivitas jual beli, terganggunya proses produksi, terhambatnya distribusi, dan berbagai persoalan lain yang bermuara pada penurunan pendapatan. Pada akhirnya berujung pada meningkatnya angka pengangguran karena pemutusan hubungan kerja,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Agustus 2020 tercatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,77 juta orang, atau mengalami kenaikan sebesar 2,67 juta.
Baca Juga: Terima Pemberian Bintang Jasa, Gatot Nurmantyo Tidak Hadir di Acara
Bahkan BAPPENAS memperkirakan jumlah pengangguran pada tahun 2020 akan mencapai 11 juta orang.
"Mengantisipasi agar tidak terjadi PHK massal, pemerintah telah memberikan banyak stimulus kepada korporasi. Antara lain insentif tax allowances dan tax holiday. Bentuknya seperti penurunan tarif PPH badan dengan pagu anggaran Rp 20 triliun," ucapnya.
Menurutnya, pemerintah dan parlemen sudah mengesahkan UU Cipta Kerja, yang diharapkan mampu menarik investor untuk membuka usaha di Indonesia, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja Indonesia.***
