Network
PR CIREBON – Jelang Pilkada Serentak 2020, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ungkap bahwa hasil survei KPK tahun 2018 lalu, ada donatur yang membiayai peserta pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Hasil survei KPK di tahun 2018 menunjukkan sebanyak 82,3 persen dari calon kepala daerah (cakada) yang diwawancarai menyatakan adanya donatur dalam pendanaan peserta pilkada," ujar Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Manado, Kamis kemarin.
Bahkan, lanjutnya, pembiayaan oleh sponsor tidak hanya terbatas pada masa kampanye. Karena itu, dia memperingatkan cakada cermat atas kepentingan ekonomi donatur yang mensponsori dalam pilkada serentak.
Baca Juga: Menteri Permukiman Israel Peringatkan Perang Jika Joe Biden Kembali ke Kesepakatan Iran
Sebagian besar sumbangan donatur adalah pengusaha, yang mempunyai konsekuensi pamrih untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya.
Survei KPK di 2018 itu, menurut Nawawi, dari hasil pertanyaan kepada cakada: apakah orang yang menyumbang atau donatur ini mengharapkan balasan di kemudian hari saat para cakada menjabat?
"Jawabannya, sebagian besar cakada atau sebesar 83,80 persen dari 198 responden menyatakan akan memenuhi harapan tersebut ketika dia menjabat," ungkap Nawawi, dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Biasa Bertengkar di Twitter, Greta Thunberg: Donald Harus Mengatasi Manajemen Amarahnya dulu
