Network
PR CIREBON - Dalam Rapat Terbatas Rencana Pengadaan dan pelaksanaan Vaksinasi di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa poin penting yang harus diperhatikan, Senin 26 Oktober 2020.
Melalui Live Youtube di akun Sekretariat Kabinet, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa per 25 Oktober rata-rata kasus aktif di Indonesia berada di angka 16,08 persen, lebih rendah daripada kasus aktif dunia yang mencapai 23,73 persen.
Menurut Jokowi, ini penting sekali untuk disampaikan kepada publik, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman Youtube Sekretariat Kabinet.
Baca Juga: Calon Warisan Jokowi-Ma'ruf Dibongkar, Jubir Presiden: Di Akhir Pemerintahan, Indonesia Sentris
Kemudian, dibandingkan bulan lalu, rata-rata kematian di Indonesia menurun dari 3,83 persen menjadi 3,41 persen, meski ini masih sedikit lebih tinggi dari rata-rata kematian dunia yang mencapai 2,68 persen.
Rata-rata kesembuhan di Indonesia 80,51 persen. Ini merupakan hal yang bagus karena lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan dunia yang berada di angka 73,60 persen. Selanjutnya, membahas perihal vaksinasi. Jokowi membaginya menjadi beberapa poin.
"Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan, betapa pentingnya yang namanya vaksinasi, tidak hanya berkaitan pada keselamatan jiwa manusia, tetapi juga menyangkut ekonomi. Sehingga ada beberapa hal yang perlu disampaikan yang menjadi perhatian. Yang pertama pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektifannya," kata Jokowi.
Baca Juga: Publisitas Era Digital Seakan Jadi Tolak Ukur Kebaikan Seseorang, Ma'ruf Amin: Mental Pencitraan
Jokowi mengungkapkan bahwa keamanan itu artinya kalau vaksin itu disuntikan, vaksin tersebut betul-betul sudah melalui sebuah tahapan uji klinis yang benar. Karena jika ada satu saja yang bermasalah maka bisa menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini.
"Saya melihat aspek keamanan dan efektivitas dari vaksin ini betul-betul menjadi konsen utama masyarakat, termasuk para pakar dan peneliti. Karena itu semua tahapan harus melalui kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah kesehatan, hati-hati. Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, standar sains menjadi nomor dua. Tidak bisa," ujarnya.
Jokowi tidak ingin sampai timbul persepsi bahwa pemerintah ini tergesa-gesa, terburu-buru tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada.
"Tolong ini betul-betul kita lalui semuanya. Meski kita ingin ini dipercepat tapi sekali lagi hal-hal tadi jangan sampai dilupakan," katanya.
Baca Juga: Aparat Terlibat Narkoba Dibebaskan Hukum Mati, Pengamat: Perilaku Menyimpang, Kapolri Sudah Muak
Jokowi juga menegaskan bahwa yang dilakukan pemerintah adalah sebuah langkah gerak cepat. Pemerintah memang ingin melangkah gerak cepat, tetapi penuh dengan perencanaan dan persiapan yang matang.
"Karena setelah saya detailkan, ini menyangkut banyak hal aspek yang kita harus siapkan terlebih dahulu. Kita harus rencanakan terlebih dahulu secara matang," ucap Jokowi.
Jokowi menambahkan percepatan diperlukan karena memang semua negara sedang berlomba-lomba untuk memberi vaksin secepat-cepatnya. Semua negara mengejar vaksin agar warga mereka bisa cepat pulih dan sekonominya bisa bangkit.
"Yang kedua selain isu keamanan dan keefektifan dari vaksin, konsen masyarakat terhadap vaksin ini seperti apa, bagaimana masyarakat bisa mengakses vaksin ini, karena kita tahu penduduk kita ini besar sekali. Maka dipastikan bahwa proses vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan secara bertahap, dan hal ini perlu dijelaskan secara jelas, secara gamblang kepada masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Serbu Promo Shopee Gajian Sale! Ada Promo Gratis Ongkir, Cashback Kilat 100%, dan Flash Sale 60RB!
Menjelaskan siapa saja, dan kelompok mana saja yang mendapatkan prioritas vaksinasi lebih awal, kenapa mereka dahulu, itu semua harus dijelaskan. Serta perihal kenapa mereka yang mendapatkan prioritas, selain itu juga masalah yang berkaitan dengan vaksin yang gratis maupun yang mandiri.
"Ini juga pengenaan biaya vaksinasi secara mandiri ini harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat, disiapkan aturannya sejak sekarang dari awal. Saya minta harganya bisa terjangkau," kata Jokowi.
Hal terpenting yang ketiga adalah strategi komunikasi publiknya. Menurutnya ini perlu disiapkan dengan baik. Jokowi meminta Menteri BUMN untuk menyiapkan strategi komunikasi, dibantu dengan Menkominfo.
"Dijelaskan secara komprehensif mengenai manfaat vaksin, dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi, dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di media yang ada," ujar Jokowi.
Baca Juga: Sempat Ramai Tersiar Masjid Istiqlal Kebakaran, Kepulan Asap Kabel PLN Berhasil Ditangani
Selain itu, Jokowi meminta untuk dilibatkannya dari awal majelis dan organisasi agama seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya. Terutama dalam menjelaskan soal manfaat vaksin dan menyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin.
Yang keempat adalah mengenai pelaksanaan vaksinasi.
"Saya minta timeline dari pelaksanaan ini segera diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sarana, prasarana, infrastruktur pendukung, jalur distribusi dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah," ucapnya.
Jokowi meminta hal itu dijelaskan dengan detail, dan yang terakhir adalah melakukan pelatihan dan simulasi oleh tenaga kesehatan maupun tenaga keamanan atau relawan yang nanti dilibatkan dalam program vaksinasi.***
