Pakar hukum dan aktivis yang mengomentari UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini menilai dari isinya yang menjadi perdebatan, bukan dari persoalan nama yang digunakan untuk kebijakan ini.
Rocky menyampaikan bahwa Omnibus Law ini dilihat dan dinilai oleh analisis politik internasional sebagai suksesnya Presiden RI Joko Widodo membungkam demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Nilai Masalah Bukan pada Sosialisasi UU, Rocky Gerung: Persoalannya pada Wajah Pemerintah yang Cacat
"Seluruh media dan anlisis politik dunia menjadikan Omnibus Law ini sebagai ukuran dari sukses Presiden Jokowi membungkam dan merusak institusi demokrasi," ujar mantan dosen Universitas Indonesia.
Jadi sebenarnya yang bermasalah itu adalah subtansi atau isi materinya, bukan hanya bungkusnya saja.
***