Network
Untuk itu, pihak pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo, berani mengambil keputusan yang tidak populer.
“Karenanya saya berpesan khususnya kepada adik-adik Mahasiswa, pelajari UU tersebut, bukan hanya teks-nya, tetapi juga filosofi dan konteksnya. Jika memang ada pendapat yang berbeda, gunakan jalur-jalur yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada,” tutur Moeldoko.
Baca Juga: Rocky Gerung: Orwellian Politik Lagi Bekerja, Tidak Ada Big Brother di Istana, Terjadilah Kekacauan
Mardani Ali Sera, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi langkah KSP yang bersedia mendengarkan aspirasi dan suara-suara Mahasiswa.
“Di eksekutif, Pak Moeldoko salah satu pejabat yang mau mendengar suara rakyat. Saya akan meneruskan aspirasinya hingga di legislatif,” ujar Mardani.
Ketika menjawab pertanyaan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prasetio tentang keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah HAM, Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam soal ini.
“Tapi memang tidak mudah. Keseriusan pemerintah dengan pendekatan jalur yudisial dan non yudisial cukup sulit dan tak semua bersepakat. Jadi sekali lagi ini tidak mudah dilakukan,” ujarnya.
Baca Juga: Dianggap Ancaman Keamanan Swedia, Huawei: Tidak Libatkan Kami, Bukan Berarti Jaringan 5G Lebih Aman
Moeldoko menuturkan bahwa pemerintah juga tidak pernah membatasi aspirasi masyarakat lewat unjuk rasa. Namun yang menjadi perhatian adalah tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang.
Sementara itu, adanya tudingan jika pemerintah tidak mendengarkan pendapat rakyat dan demokrasi diberangus, Moeldoko membantah hal tersebut.
