Network
PR CIREBON - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai dalam kurun setahun ini pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin penuh dengan cobaan yang sangat berat.
Rahmad menilai cobaan berat tersebut tidak hanya mengenai pandemi Covid-19, tetapi juga mengenai pro kontra Omnibus law yang menyita banyak energi.
“Covid-19 dan pro kontra Omnibus Law Cipta Kerja adalah ujian buat semua anak bangsa," kata Rahmad, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs resmi DPR pada Senin, 19 Oktober 2020.
Baca Juga: PDI dan Golkar Sindir Sikap Anies Soal Anarkis Pendemo: Mungkin Khilaf atau Mereka Pendukung Anies?
Menurutnya, persoalan Covid-19 memang sudah menjadi wabah dunia. Hampir semua negara di dunia menghadapi kondisi serupa dengan Indonesia. Namun, kondisi di Indonesia diperparah juga dengan adanya kontroversi Omnibus law yang membuat ujian semakin berat.
Menurut Handoyo, situasi tidak mengenakkan akibat Covid-19 tidak semata dihadapi pemerintahan Jokowi, tapi seluruh pemerintahan di dunia ikut terguncang akibat pandemi.
“Tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak pandemi ini. Jadi, seluruh dunia termasuk Indonesia, akan menurun pertumbuhan ekonominya. Bahkan mengalami resesi. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri dan duniapun seperti itu," kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Baca Juga: DPR: Terbukti Selamatkan Ekonomi Indonesia, Bukan Koperasi Melainkan UMKM
Melanjutkan keterangannya, Handoyo berharap, kondisi memprihatinkan ini harus dijadikan momentum untuk tetap bersatu, bergotong royong mengatasi persoalan.
Handoyo meminta semua pihak agar bersatu membantu pemerintah mengendalikan Covid-19.
Handoyo juga menilai, menurutnya, delapan bulan terakhir ini, Presiden sudah menanggulangi Covid dengan cukup bagus dengan angka sembuh Corona yang terus meningkat, bahkan di atas rata-rata dunia.
Baca Juga: Soal Meninggalnya Cai Changpan, Psikolog Forensik Sebut Paradoks, Perlu Investigasi Lebih Lanjut
"Nah, terkait dengan satu tahun ini saya kira Pak Jokowi sudah berusaha keras menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk penanggulangan sosial, penanggulangan pandemi, baik kesehatan maupun ekonomi. Saya kira parlemen harus ikut mengawasi," katanya.
Handoyo juga memberikan komentar mengenai janji Presiden Jokowi untuk meningkatkan atau membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran melalui Omnibus law, diakuinya masih memunculkan pro dan kontra.
Mengenai Omnibus Law Cipta Kerja, Handoyo mengimbau masyarakat berpikir positif bahwa ini dilahirkan memang untuk membuka lapangan kerja, menghilangkan tumpang tindih perizinan, kemudian mengefisiensikan birokrasi, dan sebagainya.
Baca Juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi, Anggota Komisi IX DPR Nilai Presiden Cukup Baik Tanggulangi Covid-19
Handoyo menyarankan bagi kelompok masyarakat yang tidak sependapat dengan UU Cipta Kerja, agar bisa segera mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, karena itu merupakan hak konstitusionalnya.
Menurutnya, memanfaatkan jalur hukum yang diberikan konstitusi untuk memprotes kebijakan ketimbang demo, adalah semata mata untuk melindungi dari terpapar Covid-19.
"Marilah kita manfaatkan ruang hukum yang sudah diberikan oleh konstitusi kita. Masih ada Mahkamah Konstitusi. Ini untuk melindungi saudara kita yang kemungkinan terpapar Covid-19 dalam demo,"ucapnya. ***
