Network
Sidarto juga menilai UU Cipta Kerja ini akan bisa merampingkan mafia birokrasi yang selama ini menguasai perizinan. Menurutnya, mafia ini telah lama ada dalam kehidupan ekonomi Indonesia dan menjadi parasit.
"UU Cipta Kerja memangkas mafia birokrasi itu,”ujar Sidarto.
Baca Juga: Ini Penjelasan KPK Tidak Dilibatkan Dewas Dalam Pembahasan Pengadaan Mobil Dinas
Menurut Sidarto, birokrasi yang selama ini menjadi hambatan investasi akan dipangkas habis oleh UU Cipta Kerja ini.
Akan tetapi, Sudarto menilai, berbagai hal positif terkait UU Cipta Kerja ini justru tertutupi hoaks, digerakkan oleh mereka yang tak ingin birokrasi makin efisien. Juga digerakkan oleh kepentingan politik jangka pendek yang justru merugikan kepentingan publik yang lebih besar.
“Hoaks telah menjungkirbalikkan materi UU Cipta Kerja, tanpa membaca mengetahui isi, mereka asal menolak. Terutama anak muda yang terpapar paham radikalisme. Selama 7 bulan di rumah social distancing, lalu terpapar hoaks, diajak keluar melepaskan kejenuhan dan asal teriak, dia tidak tahu isinya,”ucap Sidarto.
Baca Juga: Guru di Perancis Tewas Ditikam dengan Pisau Setelah Mempertontonkan Kartun Nabi Muhammad
Hal itu dibenarkan pula oleh Antropolog Kartini Sjahrir. Ia menambahkan, nilai positif UU Cipta Kerja tidak masuk ke publik, karena kultur masyarakat yang masih lebih percaya desas desus, hoaks.
Kartini juga menilai rakyat Indonesia belum sampai pada tahap literasi dan belum sampai tahap tradisi oral dimana setiap tuntutan disampaikan melalui jalur formal maupun informal leader. Tidak melalui jalur jalur anarkis.
Di sisi lain, dalam UU Cipta Kerja ada berbagai kepentingan politik, terutama kelompok yang anti dengan berbagai terobosan Jokowi, punya motif jangka pendek sehingga memutar cerita, membiarkan publik termakan hoaks.
