Network
PR CIREBON - Pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR dalam Sidang Paripurna di Senayan, Jakarta, Senin 5 Oktober lalu, menjadi polemik di tengah masyarakat.
Banyak kalangan masyarakat terutama serikat buruh yang merasa dirugikan atas pengesahan UU Ciptaker tersebut. Pasalnya, dalam UU itu dinilai lebih banyak menguntungkan pengusaha daripada kaum buruh.
DPR yang merupakan wakil rakyat pun dinilai lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital ketimbang membela kepentingan rakyat banyak.
Puncaknya, Kamis 8 Oktober lalu, aksi demo besar-besaran pun marak dilakukan oleh kalangan buruh, mahasiswa, dan masyarakat umum di beberapa daerah di Indonesia sebagai bentuk penolakan terhadap UU Ciptaker tersebut.
Baca Juga: SBY Sedih Dituduh Dalang Demo Tolak UU Omnibus Law, Sesama Anak Bangsa Tak Boleh Curiga
Tak sedikit, aksi demo di sejumlah daerah tersebut yang berujung ricuh dan merusak beberapa fasilitas umum milik pemerintah.
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto angkat bicara soal kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah pada saat aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law, tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Sebagaimana telah diberitakan Warta Ekonomi dengan judul "Soal Demo Omnibus Law yang Ricuh, Prabowo: Ada kekuatan-kekuatan asing!", Prabowo meyakini, bahwa atas insiden itu, ada pihak yang ingin menciptakan kekacauan dalam momen tersebut.
Menurutnya, banyak sekali pendemo kemarin yang belum memahami secara utuh apa yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) tersebut.
Ditambah lagi, lanjut ia, bertebarannya berita bohong atau hoaks yang menyebut seolah-olah Omnibus Law ini merugikan kepentingan rakyat secara luas.
