MUI: Pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law Bukti Politik Indonesia Dikuasai Oligarki

- 6 Oktober 2020, 15:49 WIB
Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas.
Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas. /ANTARA

"Terus terang sangat-sangat kecewa. Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital daripada membela kepentingan rakyat banyak," tutur Anwar Selasa 6 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.

"Saya tidak tahu mengapa anggota DPR kita sekarang bisa seperti ini?" ucapnya.

Menurut Anwar, dunia perpolitikan sekarang ini terkesan sudah dikuasai oleh oligarki politik.

"Semakin tampak jelas, sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya karena takut oleh pimpinan partainya," ujarnya.

Baca Juga: Masker SNI akan Diberlakukan, Luhut : Guna Meningkatkan Produk Farmasi Lokal dan Ekonomi Nasional

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah itu menduga, DPR mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja karena faktor hutang jasa kepada pengusaha.

Anwar menyebut hal ini merupakan dampak dari ongkos politik yang tinggi. Sehingga, tak jarang politikus dan partai harus meminta bantuan pemilik modal untuk memikul ongkos pada masa pemilu atau kegiatan politik lainnya.

"Maka yang meminta-minta dan atau yang diberi bantuan tersebut tentu akan diperintah-perintah dan ditawan oleh yang memberi bantuan atau oleh para pemilik kapital tersebut," tuturnya.***

Halaman:

Editor: Khairunnisa Fauzatul A

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x