Network
PR CIREBON - Kicauan Politisi PDIP, Arteria Dahlan yang menggaungkan isu pergantian Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, dinilai sangat tak etis.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh menyebut, terlalu dini untuk membicarakan isu tersebut, termasuk dengan beredarnya CV pengganti Jaksa Agung di Sekretariat Negara (Setneg).
Bahkan pergantian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) yang saat ini sedang dalam penyidikan.
Baca Juga: Jokowi Sebut Jangan Sok Lockdown Seolah Tertuju ke Anies, Pengamat: Mereka Masih Kurang Harmonis
"Jangan sampai isu ini menimbulkan polemik di dalam tubuh lembaga Kejaksaan yang saat ini sedang bersemangat menyelesaikan kasus korupsi besar. Bahkan dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan dalam tubuh lembaga ini," ungkap Khairul Saleh kepada wartawan pada Minggu, 04 Oktober 2020.
Apalagi Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, Sanitiar adalah jaksa yang profesional dan memiliki integritas cukup baik serta memiliki pengalaman banyak sebagai pejabat karir Kejaksaan, sehingga mampu memajukan Korps Adhyaksa yang tengah menyelesaikan kasus-kasus besar.
"Jangan sampe isu tersebut melemahkan semangat para Korps Adhyaksa dan bisa berpotensi perpecahan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan," jelas Khairul, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Baca Juga: Anies Baswedan Lebih Ancam Jokowi Ketimbang Gatot Nurmantyo, Pengamat: Dia Bisa Kuasai Peta Politik
Artinya, pergantian Jaksa Agung biarlah presiden yang menentukan dan melaksanakan sesuai kewenangannya, bukan malah dikicaukan dengan nyaring saat pemerintah masih bekerja keras menangani pandemi dengan berbagai dampaknya.
"Isu pergantian ini terlalu dini dilontarkan, sehingga menimbulkan reaksi dari banyak pihak di saat kita tengah bekerja keras menangani berbagai permasalahan akibat Covid-19 ini," tegasnya.
