Network
PR CIREBON - Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait permintaan untuk bawahannya jangan sok melakukan lockdown wilayah sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19, ternyata sukses menebar berbagai asumsi di kalangan masyarakat.
Pasalnya, mayoritas suara publik menilai bahwa pernyataan itu seperti sengaja ditujukan untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang sudah sebulan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB ketat di wilayahnya.
Salah satunya adalah pandangan pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), DR Ade Reza Hariyadi, bahwa pernyataan Jokowi makin memperlihatkan ketidakharmonisan antara pusat dan daerah.
Baca Juga: Anies Baswedan Lebih Ancam Jokowi Ketimbang Gatot Nurmantyo, Pengamat: Dia Bisa Kuasai Peta Politik
"Kemungkinan (statement Jokowi, red) karena kurang harmonis antara kebijakan di tingkat pusat dan di daerah," ungkap Pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), DR Ade Reza Hariyadi kepada RRI, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com pada Senin, 05 Oktober 2020.
Lebih lanjut, Ade menilai, Anies Baswedan merupakan seorang Gubernur DKI Jakarta, sehingga seharusnya memiliki kewenangan tersendiri, bahkan tidak sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang pemerintah pusat.
"Tetapi harus diakui juga posisi DKI itu juga merupakan ibukota negara. Jadi memang harus ada harmonisasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Harus bisa seiring, termasuk diantaranya dalam penanganan pandemi Covid-19," jelas Ade.
Baca Juga: Belum Resmi Masuk ke Indonesia, Berikut Bocoran iPhone 12 Lewat Belanja Online
Hanya saja, dalam konteks ini, sudah sejak awal sering kali ada perbedaan yang terekspos ke publik tentang langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah DKI dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.
"Mungkin ini memicu persepsi publik bahwa seolah-olah ini pusat tidak suka dengan Anies, atau sebaliknya Anies tidak mau taat kepada kebijakan pusat," tandasnya.***
