Network
Selain itu, peran para petugas lapangan di setiap sub-unit pelayanan (SUP) amat membantu semua itu. Bahkan, kondisi itu masih diperparah dengan tidak adanya pengatur naik-turunnya pintu air.
"Saya yakin masih banyak pintu air yang kondisinya seperti ini di UPTD PSDA lainnya. Kalau kita mau menjadi lumbung padi nasional, kiranya hal seperti ini jangan sampai terjadi," tegasnya, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Sebagai informasi, Jabar sudah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah. Sehingga harusnya penegakan perda tersebut, tidak ditunjang dengan gedebong pisang karena ini serupa memperlihatkan keseriusan pemda memperhatikan nasib masyarakat khususnya petani.
Baca Juga: Alpiah Makasebape, Pengasuht Ade Irma Juga Saksi Sejarah Pengkhianatan PKI di Rumah Nasution
"Kita juga harus memperhatikan nasib masyarakat petani kita yang benar-benar membutuhkan air. Sejatinya pintu air seperti itu amat berguna untuk menjaga ketinggian permukaan air sehingga dapat terbagi dengan lebih lancar. Apalagi air amat dibutuhkan untuk sawah-sawah. Bisa dibayangkan jika kondisinya seperti itu," jelasnya.
Dengan demikian, anggota dewan fraksi Gerindra ini meminta Pemprov Jabar mulai memperhatikan tugas ini, demi martabat menjadi lumbung padi nasional.
"Saya tidak bisa membayangkan bagaimana di provinsi lain. Ini cermin buruk pengelolaan sumberdaya air kita. Ini PR serius untuk Pemprov Jabar. Masa sih di provinsi yang menjadi lumbung padi nasional pintu airnya terbuat dari gedebong pisang?" pungkasnya.***
