Network
PR CIREBON - Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah membongkar kebobrokan sistem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pertamina.
Bahkan, persoalan ini seketika ramai jadi perbincangan di media sosial.
Namun tak berhenti sampai situ, Ahok juga menyebut jika dia menjadi Direktur Utama Pertamina, ada masyarakat yang tak senang dan rusuh.
Adapun masyarakat yang tak senang itu, sengaja dia istilahkan sebagai kadrun (baca: singkatan kadal gurun).
Baca Juga: Poyuono Belum Jelas Jabat Pengurus Gerindra Lagi, Teguh Desak Pembersihan Prabowo dari Kerusuhan 98
"Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini," ungkap Ahok dikutip dari Youtube POIN pada Rabu, 16 September 2020.
Saat itu, Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN harusnya dibubarkan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun, kemudian membentuk Indonesia Corporation atau seperti Temasek.
Dengan yakin, Ahok menilai konsep penggabungan holding BUMN ini akan menjadi superholding.
Baca Juga: 'Kabita' Odading Mang Oleh sampai Buat Sayembara, Atlet Ganda Putra Fajar Alfian Barter dengan Raket
"Persoalannya, presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita tidak ada orang," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Namun demikian, Ahok pun menyadari dengan masuknya dia ke jajaran Komisaris Pertamina membuat suasana keharmonisan terganggu, apalagi selama ini kondisi Pertamina sudah aman dan nyaman.
"Pertamina sudah aman, nyaman kok kamu masuk. Ahok mengganggu keharmonisan. Ahok itu sama saja membuat kekacauan, kekisruhan. Kalau tidak ada Ahok, kan tidak ada yang ribut," jelas dia.
Baca Juga: Heran Izin Konser Pilkada saat Musisi Masih Dilarang Tampil, Anang: KPU kok Kontradiksi Aturan Pusat
Sedangkan selanjutnya, Ahok tak lupa menyoroti para pejabat direksi dan komisaris ada yang melobi menteri untuk mempertahankan jabatannya.
"Ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan," pungkas Ahok.***
