“Bagaimana jika kebijakan PSBB total berujung pada kerusuhan di Jakarta? Lalu meluas ke banyak bagian Indonesia?” ujarnya.
Baca Juga: Kim Jong-un Aktif Kunjungan ke Desa Terdampak Banjir, Tunjukkan Citra Peduli Rakyat Biasa
Terlebih, para menteri Jokowi ikut mengkritik kebijakan Anies tersebut, seperti Airlangga Hartarto yang menjadi komando tertinggi ekonomi dan penanganan Covid-19 di tingkat pusat yang terang-terangan menyatakan keberatannya.
Dengan demikian, suasana psikologis publik setelah tujuh bulan di masa pendemi Covid-19, tentu akan berbeda dengan masa awal. Apalagi, berbagai riset dari dalam dan luar negeri menyatakan hal senada, lebih banyak masyarakat takut dengan kondisi ekonomi ketimbang pandemi Covid-19.
“PSBB total pasti kembali membuat ekonomi semakin terpuruk. Ekonomi yang mulai menggeliat bangkit, yang dengan susah payah dibangun, bisa ambruk lagi,” papar Denny.
Baca Juga: Curiga PSBB Total Bermuatan Politik, PDIP: Hentikan Aja Pak Anies, Kasihan Masyarakat Tanggung Jawab
Untuk itu, peran leadership dari pemerintah pusat dan daerah harus bisa mencari keseimbangan mengatasi isu kesehatan dan isu kesulitan ekonomi.
“Di sinilah peran leadership. Yaitu bagaimana mencari keseimbangan isu kesehatan versus isu kesulitan ekonomi,” bebernya.
Selain itu, Denny pun memahami PSBB total itu adalah pilihan yang sulit, selain PSBB sektoral, untuk Presiden Jokowi.
“Siapapun yang di posisi Gubernur Anies Baswedan akan kesulitan memilih. Siapapun yang di posisi Presiden RI juga akan kesulitan merespons pilihan gubernur,” ujarnya.