Network
Soal aset tanah atau lahan yang akan dibangun Grha Pers Pancasila sudah sejak awal direncanakan memanfaatkan tanah yang saat ini untuk kantor PWI DIY di Jalan Gambiran 45 Yogyakarta. Tanah seluas 894 m2 sudah menjadi aset Pemerintah Provinsi DIY.
“Silahkan nanti BPKA memberikan bukti legalitas tanah yang menjelaskan jika tanah tersebut memang benar-benar aset milik Pemprov DIY,” ujar Beny Suharsono.
Baca Juga: KPU Majalengka Tetapkan 588 DCT Bacaleg yang Akan Bertarung di Pemilu 2024
Sedangkan soal analisis biaya, Sekda DIY meminta PWI segera membuat surat ke Dinas PUP ESDM Pemprov DIY. Perihal, permohonan rekomendasi biaya pembangunan Grha Pers Pancasila. Karena hasil dari perhitungan PUP ESDM tersebut menjadi pertimbangan untuk penganggarannya.
Sihono HT mengungkapkan Dinas PUP ESDM DIY pada 26 Agustus 2019 sudah membuat analisis biaya pembangunan Grha Pers Pancasila. Besarnya biaya itu dihitung dari luas bangunan 600 m2 dan terdiri dari tiga lantai plus basement untuk tempat parkir. Waktu itu sudah keluar angka Rp 21 miliar, tetapi karena ada perubahan kebijakan, maka sekarang perlu dihitung lagi.
Soal anggaran, Sekda DIY menunggu hasil rekomendasi biaya pembangunan gedung dari Dinas PUP ESDM. Tetapi menurut Beny Suharsono, yang paling aman, Pemprov DIY menyediakan lahan, sedangkan anggaran pembangunannya dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini melalui pos anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca Juga: Izal Si Manusia Ikan Berenang ke Singapura Gunakan Kantong Sampah, Dipenjara dan Dicambuk
Deputi VII Kemenko Polhukam, Aris Mustofa, akan melaporkan hasil pertemuan, termasuk model penganggarannya, kepada Menko Polhukam. Alumni AAU Yogyakarta ini menyarankan agar pembangunan Grha Pers Pancasila dirancang dengan mempertimbangkan nilai dan fungsinya.
Jadi selain untuk aktivitas yang terkait dengan pers Pancasila, juga bisa dimanfaatkan untuk gedung pertemuan, penginapan, dan kegiatan lain yang bisa mendatangkan dana untuk biaya perawatan dan kesejahteraan wartawan.
Gatot Saptadi (mantan Sekda DIY) dan Bambang Wisnu Handoyo (mantan Kepala BPKA DIY) menegaskan jika mereka dan juga Rony Primanto Hari (mantan Kepala Diskominfo DIY) yang diperintahkan Ngarso Dalem untuk membangunkan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta.
