Network
Sebagai informasi, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengejar kebijakan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama sebesar Rp100 ribu per siswa selama pandemi Covid-19.
Yandri menegaskan bahwa Komisi VIII sendiri tak pernah tahu dan menyetujui dana BOS madrasah di potong oleh Kemenag.
"Ini jadi seolah-olah Komisi VIII menyetujui pemotongan BOS per siswa. Gara-gara Rp2 triliun dipotong, saya kira gak punya otak. Gak punya rasa peduli terhadap orang miskin," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Fachrul Razi dan jajarannya di di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 08 September 2020.
Baca Juga: Murka Dituding Cucu PKI Sumbar, Arteria Dahlan: Hasril Jahat Banget Buat Pembunuhan Karakter
Alasan DPR menanyakan pemotongan dana BOS ini karena berdasarkan banyaknya laporan masuk dari masyarakat kepada Komisi VIII DPR.
"Saya minta Pak Menag tak melakukan pemotongan (dana) BOS. Bahwa katanya tak ada pemotongan ternyata ini pesan Whatsapp-nya viral. Ini seperti kita anak tirikan madrasah swasta yang dipotong per siswa," kata Yandri.
Yandri mengutarakan, kondisi madrasah di luar kondisi pandemi Covid-19 saja sudah mengalami kesulitan secara finansial. Sekarang, kata dia, ditambah lagi dengan pemotongan dana BOS oleh Kemenag. Pastinya bakal tambah pula penderitaan mereka.
Dengan demikian, Menag Fachrul kembali berjanji untuk melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan, apalagi jika DPR meminta dana BOS itu dikembalikan kepada yang berhak.***
