Network
PR CIREBON - Salah satu dari keempat partai yang memutuskan walkout, PSI mengaku curiga dengan jalannya rapat paripurna pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2019.
Tepatnya, PSI merasa curiga dengan rapat pengesahan P2APBD yang seolah hanya setting belaka, seperti yang diungkapkan Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakartai, Anthony Winza.
Lebih lanjut, Winza menyoroti keanehan yang menimpa para anggota dewan dengan tidak diberikan pengeras suara (microphone) saat rapat paripurna tersebut.
"Microphone-nya enggak ada. Saya enggak ngerti apakah ini settingan atau apa," ungkap Winza, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Baca Juga: PDIP Terbuang di Pilkada Sumbar 2020, Hasto Optimis Bisa Punya Pemimpin Kokoh Pancasila
Bahkan, Winza terang-terangan menyatakan curiga soal keberadaan oknum yang sengaja menyabotase microphone saat rapat berlangsung.
"Baru kali ini saya lihat rapat paripurna, anggota dewan tidak diberikan microphone, dicabutin dari meja, dipretelin," tuduh Winza penuh spekulasi.
Padahal, keberadaan microphone harus ada dalam tiap meja karena sama-sama posisi wakil rakyat.
"Dalam arti, ada yang pakai microphone dan ada yang enggak, padahal sama-sama wakil rakyat." tegasnya.
Baca Juga: Gatot Diminta Bijak Soal Menag Tuding Hafiz Sebar Radikalisme, Demokrat: Objektif Bedakan Dong, Pak
Untuk itu, Winza mempertanyakan alasan ketiadaan microphone tersebut yang harus dijawab Pemprov DKI sebagai pemateri rapat.
"Kenapa sampai segitunya sih dicabut microphonenya? Tolong dijawab," kata dia.
Sedangkan ketiadaan alat pengeras suara tersebut, ternyata juga disinggung oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani.
"Perdana, rapat paripurna tanpa pengeras suara untuk dewan," ungkap Zita.
Baca Juga: Jerinx SID Tolak Sidang Online Rampas HAM Terdakwa, Gendo: Bukan Perdata, Kita Harus Lihat Gestur
Lebih detail, Zita menyebut para anggota dewan sampai harus terpaksa berteriak supaya aspirasi mereka didengar.
"Mereka teriak, enggak ada yang dikasih mic," kata dia.
Namun ternyata, aksi walkout empat fraksi itu tidak mengubah hasil rapat, pada akhirnya Rapat P2APBD 2019 tetap disahkan.
Artinya, keputusan tetap dianggap sah lantaran jumlah anggota di ruang rapat paripurna masih lebih dari 50 orang.
Sebagai informasi, deretan fraksi yang memilih untuk tetap berada di ruang rapat, yakni PDIP, Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PKB, dan PPP.***
