Network
PR CIREBON - DPRD DKI Jakarta nampak saling tak kompak menyuarakan penilaian terhadap sistem ganjil genap yang berlaku selama beberapa waktu terakhir.
Pada awalnya, ada anggota DPRD DKI Jakarta yang meminta sistem ganjil genap dihapus karena menjadi penyebab penyebaran Covid-19 di transportasi umum.
Namun ternyata, belum lama ini muncul suara lain yang meminta Pemprov DKI Jakarta tetap mempertahankan kebijakan ganjil genap di 25 ruas jalan yang berlaku saat ini, seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik.
Baca Juga: Pengguna KRL Diimbau Manfaatkan Hari Minggu untuk Kembali ke Jakarta, Kenapa?
Lebih lanjut, Taufik menyebut evaluasi mengenai sistem ganjil genap harus dilakukan dengan jelas dan benar.
Pasalnya, apabila memang terjadi peningkatan pengguna angkutan umum yang menyebabkan kluster baru penyebaran Covid-19, maka solusinya bukan menghapus ganjil genap, tetapi justru perbanyak armada angkutan umumnya.
"Kapasitas penumpang kan dikurangi 50% dalam satu angkutan umum. Nah tambah jadi dua armada untuk mengangkut 100%. Kereta juga begitu," ungkap Taufik kepada wartawan, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi
Baca Juga: Tewas Misterius di Kamar Hotel, Polisi Mulai Selidiki Kematian Politisi Partai Gerindra di Tangerang
Alih-alih tak berguna, Politikus Partai Gerindra itu menilai adanya sistem ganjil genap membuat DKI punya instrumen pembatasan mobilitas warga yang memungkinkan bisa berkegiatan dirumah saat kendaraannya dilarang melintas.
Artinya, Pemprov DKI Jakarta harus mengatasi hulu dari pengendalian mobilitas tersebut, yaitu dengan memperketat pembatasan kerja di perusahaan dan kegiatan lainnya.***
