Network
”Kita sudah mereview pasal-pasalnya, yakni Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE,” jelas David.
Sementara Kuasa Hukum PPMM, Khoirul Amin mengaku sempat diskusi panjang dengan penyidik Bareskrim Polri.
Baca Juga: Isu Meghan Markle Terjun ke Politik Mencuat, Disebut Nyapres Saingi Ivanka Trump di Pemilu AS 2024
Menurutnya, penyidik menyebut jika barang bukti yang dibawa untuk membuat laporan merupakan produk jurnalistik. Sehingga, polisi tidak bisa menerima laporan tersebut.
"Kami diterima bagian Siber sama Kriminal Umum, kita mendiskusikan panjang. Mabes Polri sudah MOU dengan Dewan Pers, yang mana kalau produk jurnalis harus ada rekomendasi dari Dewan Pers," katanya.
Hingga berita ini dinaikkan, pihak kepolisian masih belum angkat suara terkait dengan alasan penolakan laporan tersebut.
Baca Juga: Covid-19 di Indonesia Menggila, Pemerintah Akui Tak Siap di Awal hingga Kelabakan Taklukkan Virus
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani saat mengumumkan pasangan cagub-cawagub Sumatera Barat untuk Pilkada 2020, berharap agar Provinsi Sumatera Barat mendukung Pancasila.
"Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," kata Puan.***
