Network
PR CIREBON - Masyarakat Indonesia diminta lebih banyak sabar menghadapi Pandemi Covid-19 karena pengadaan imunisasi massal baru diperkirakan terjadi awal tahun 2021 mendatang.
Hal ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir saat mengikuti diskusi virtual dengan taju 'Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit'. Dengan gamblang, Erick menyebut imunisasi massal akan dilakukan pada 2021 saat setelah vaksin Covid-19 ditemukan.
“Setelah berjalan tetap gerakan stimulus ekonomi dan penemuan vaksin yang nantinya diharapkan awal tahun depan imunisasi massal,” ungkap Erick Thohir di Jakarta, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News pada Sabtu, 15 Agustus 2020.
Baca Juga: Sindir Kaum Agamis dan Pancasilais, Presiden Jokowi: Demokrasi Jamin Kebebasan Tanpa Paling Benar
Lebih lanjut, Erick berharap vaksin dan imunisasi massal nantinya akan dapat membuat perekonomian Indonesia perlahan bisa bangkit.
“Karena itu kemarin saya ketemu Kadin, kita sampaikan, sabar karena setelah ini dilakukan, baru kita bicara Indonesia tumbuh,” katanya.
Adapun, Erick menilai langkah pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 lebih baik dari negara-negara tetangga, bahkan negara maju lainnya.
Baca Juga: Beredar Kabar Covid-19 Sengaja Disebarkan oleh Tenaga Medis Indonesia, Cek Faktanya
“Kalau bicara pesimistis, kita lihat data-data kita dibanding negara tetangga. Kalau dibanding negara lain jauh, jelas jauh,” katanya.
Artinya, dia menyebutkan tingkat penyembuhan pasien Covid-19 sudah mencapai 65-69 persen, sehingga ini masih jauh lebih baik dibanding negara lain, termasuk Amerika Serikat, India dan Rusia.
“Enggak ada yang sama Indonesia. Kadang-kadang asumsi di luar negeri kita gagal total kalau dilihat dari data real, kita sama baiknya. Kalau mau debat tingkat yang meninggal kita balikkan datanya jumlah meninggal dengan jumlah populasi. Kita jauh lebih baik dari Amerika Serikat Rusia, India,” jelas Erick.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Foto Piramida Mesir Pesta Cahaya Bendera Lebanon untuk Solidaritas Ledakan Beirut
Lebih dari itu, Indonesia memiliki karakteristik negara kepulauan yang harus dibedakan dari sifat tidak adil, terlebih bila penanganan Covid-19 dibandingkan dengan negara-negara daratan.
“Kalau dibandingkan dengan negara yang populasi sepersepuluh ya enggak ‘fair’ apalagi kita negara kepulauan. Karena itu program Indonesia sehat harus jalan awal, baru bicara bantuan produktif untuk jaga bantuan kepada masyarakat termiskin, mikro, UMKM agar menjaga daya beli daripada keseluruhan rakyat Indonesia,” paparnya.
Dia pun menambahkan semuanya menjadi prioritas, baik pemulihan kesehatan maupun ekonomi, tetapi aksi itu perlu strategis yang didukung semua pihak.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah PKI Punya Modus Operandi Baru dengan Rapid Test hingga Surat MUI Tegas Tolak
“Sesuai slogan, kesehatan pulih ekonomi bangkit itu enggak bisa dibalik-balik, sama juga dengan prioritas Indonesia Sehat Indonesia Kerja Indonesia Tumbuh itu enggak bisa dibalik-balik. Strategi yang akan kita lakukan bersama-sama, dengan komite terkait, dengan kepala daerah terkakt, kami harapkan aksi strategis didukung semua pihak. Kami di komite tugasnya percepatan, dukung, dan yang penting sinkronisasi. Program Indonesia Bekerja, Indonesia Sehat dibantu banyak pihak,” kata Erick.
Sedangkan saat ini, salah satu aksinya adalah kampanye sosialisasi peningkatan kedisiplinan yang tertuang dalam Impres 6/2020, seperti memakai masker dan lainnya sesuai protokol kesehatan.
“Yang oleh masyarakat yang cinta pada dirinya dan keluarganya. Kalau enggak cinta atas dirinya, enggak cinta keluarganya, program ini enggak mungkin berhasil. Kita ingin pastikan testing, ‘treatment’yang enggak kalah penting. Treatment juga macam-macam, yang penting mau terapi penyembuhan secara herbal, secara kimia, enggak udah didebatkan, yang penting sesuai protokol yang ditetapkan lembaga-lembaga yang sah,” pungkas Erick.***
