Network
Terlebih, kekuatan politik AHY dapat mendorong percepatan itu lewat pengawasan ekstra-ketat terhadap pembelanjaan alokasi anggaran penanganan pandemi yang mencapai Rp900-an triliun.
Baca Juga: Anggaran POP Lebih Baik Alihkan untuk Jaringan Internet, DPR: Biar Mudahkan Pelajar Belajar Daring
Meski sebelumnya, Presiden Jokowi marah-marah karena rasio tes virus yang lambat, langkah contact tracing yang kurang optimal, hingga pendistribusian bantuan sosial dan stimulus penyelamatan ekonomi yang sangat terlambat.
“Jika di kuartal I dan II semua langkah fundamental itu terlambat dilakukan sampai berdampak pada anjloknya ekonomi negara, maka pembelanjaan Rp900-an triliun dalam 5 bulan terakhir tahun 2020 ini akan membuka ruang penyalahgunaan hingga praktik megakorupsi yang masif dan berskala besar,” papar Umam.
Dengan demikian, seharusnya komunikasi politik itu tidak boleh dirusak oleh narasi yang membentur-benturkan dan mengeksploitasi dendam serta kebencian politik masa lalu.
Baca Juga: Siang Hari Ini, Gelombang 4 Kartu Prakerja Dibuka untuk 800 Ribu Kuota
“Jangan terpancing mereka yang lagi-lagi mengeksploitasi dendam dan kebencian. Di tengah krisis, semua pihak harus menjaga kondusivitas politik nasional. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi di kuartal II kembali negatif, hingga terjadi resesi atau bahkan depresi di kuartal ke-IV," tandas Umam.***
