Network
Apalagi kedatangan 46 WNI ke Arab Saudi dengan niat menunaikan ibadah haji.
Mereka berangkat ke Arab Saudi juga melelaui travel yang tidak dikenal dan tidak terdaftar di Kemenag. Bukan travel yang biasa memberangkatkan jemaah haji khusus atau PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang terdaftar di Kemenag.
"Ke 46 WNI ini tidak bisa masuk ke Saudi dan dipulangkan kembali ke Indonesia," kata Hilman.
Atas terjadinya kasus ini, Hilman menjelaskan, pihaknya sudah mendiskusikan banyak hal. Kasus menjadi perhatian semua pihak.
Baca Juga: Bentar Lagi Bandung Punya Tambahan Tempat Ibadah, Masjid Raya Al Jabar yang Megah
"Tentu karena ini terkait dengan pihak lain. Setidaknya kami juga harus diskusi dengan pemerintah Saudi tentang sejauh mana pengaturan haji mujamalah," ujarnya.
Hilman mengatakan, selain akan membuat turunan UU 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Hilman juga akan mengoptimalkan peran PIHK dalam urusan visa mujamalah.
"Ini persoalan kompleks, harus kita dalami agar tidak terulang lagi. Kasian mereka," ujarnya.**"
