Network
PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini pihak kepolisian Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang pria yang diduga melakukan tindakan kriminal pencurian kendaraan bermotor.
Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian mengamankan tersangka setelah mendapatkan laporan dari korbanya. Diduga kejahatan ini dilakukan karena seorang pria tersebut belum memiliki pekerjaan atau pengangguran.
Banyaknya tindak kejahatan di Indonesia dengan alasan keterbatasann ekonomi, membuat pihak pemerintah memutar otak untuk menangani masalah tersebut.
Baca Juga: Digelar Tiap Tahun, Festival Cap Go Meh jadi Alat Pemersatu Masyarakat
Saat kampanye, Presiden Joko Widodo mewacanakan terkait kartu prakerja disertai pemberian sejumlah uang saat pembinaan menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu.
Kartu Prakerja adalah bantuan pelatihan vokasi dari pemerintah yang ditujukan untuk para pencari kerja atau buruh aktif dan atau pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Sebelumnya, untuk mendapatkan kartu parkerja tersebut sempat dijelaskan oleh pihak pemerintah dengan cara mendaftar di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan atau datang langsung ke Balai Latihan Kerja (BLK).
Baca Juga: Kirim Surat pada Dokter Incheon, Pasien Virus Corona Pertama di Korea Selatan Dinyatakan Sembuh
Dengan prinsip first in first serves, artinya yang lebih dulu mendaftar akan dapat mengikuti pelatihan vokasi lebih awal dibandingkan dengan yang mendaftar belakangan.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs Antara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa telah menargetkan kartu prakerja yang merupakan gagasan Presiden Joko Widodo yang mampu mengurangi pengangguran secara signifikan.
"Sebentar lagi presiden meluncurkan kartu prakerja dan harus mampu mengurangi pengangguran," ujar Khofifah.
Baca Juga: Bertanding di Tengah Wabah Virus Corona, Atlet Bulutangkis Indonesia Siap Berlaga di BATC 2020
Sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah menyajikan sebuah data valid mengenai angkatan kerja baru di Jawa Timur yang rata-rata keluar 800 ribu per tahun.
Sedangkan, ada sebanyak 357.553 orang berdasarkan data Dinas Pendidikan Tahun 2019 merupakan lulusan SMA, SMK, maupun Madrasah Aliyah.
Saat ini pihaknya sedang mengonsolidasikan agar sinkron data antar angkatan kerja, keahlian dan kebutuhan pasar.
Baca Juga: Mengenal Sosok Inspiratif Deris Nugraha, Peraih Penghargaan Delegasi Terbaik di ASEAN-Korea Summit 2020
Tak lupa, Khofifah menjelaskan fungsi pemberian kartu prakerja dan anggaran biaya pelatihan yang berkisar tiga juta rupiah sampai dengan tujuh juta rupiah tentunya dengan estimasi durasi pelatihan 90 hari atau tiga bulan.
Ia menekankan adanya dua sektor utama yang menangani kartu prakerja tersebut, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Bidang Perekonomian.
Rencanany,a Jawa Timur akan mendapat kuota 100 ribu kartu prakerja dari jalur Kemenaker dan 93 ribu kartu dari jalur Kemenko.
Baca Juga: Buka Turnamen Golf 2020 di Bali, Menpora Zainudin Amali Berharap Cetak Atlet Muda Berprestasi
Khofifah mengakui, ia sudah menyampaikan hal ini kepada pimpinan OPD saat rapat terbatas di Gedung Negara Grahadi Suarabaya pada Kamis, 6 Februari 2020 yang lalu.
"Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur segera berkoordinasi dengan Kemnaker, sedangkan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kemenko," katanya.
Sedangkan untuk tim pendukung seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM.
Baca Juga: Banjir Rendam Desa Bakung Kidul di Kabupaten Cirebon, Warga Minta Bantuan Pemerintah
Selain itu, Mantan Menteri Sosial tersebut juga, akan meminta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, untuk segera mengoordinasikan kartu prakerja berbarsis digital IT seiringan dengan adanya Milenial Job Center (MJC).
"Kartu Prakerja ini dicoba untuk dikombinasikan dengan Teaching Factory yang ada di SMK, SMA maupun MA double track," tuturnya.***
