Kapal Perang Tiongkok Berkeliaran di Laut Utara Natuna, Puan Maharani: Pemerintah Tidak Bisa Diam!

- 17 September 2021, 19:45 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah untuk serius menanggapi kapal perang Tiongkok yang berkeliaran di Laut Utara Natuna.*
Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah untuk serius menanggapi kapal perang Tiongkok yang berkeliaran di Laut Utara Natuna.* /dok. DPR RI

PR CIREBON - Kapal-kapal Tiongkok kembali memasuki Laut Natuna dan membuat nelayan-nelayan di Indonesia takut melaut.

Alasannya adalah karena kapal perang Tiongkok juga ikut hadir memasuki Laut Natuna yang notabene adalah wilayah perairan Indonesia.

Mengetahui hal tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk serius menangani permasalahan tersebut.

Baca Juga: Terungkap Cita-cita Nagita Slavina Sejak SMA, Ingin Nikah Muda dan Tidak Mau Kerja?

Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari DPR RI, Puan Maharani menyebut, Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus ‘mengganggu’ wilayah kedaulatan negara oleh China di Laut Natuna Utara.

Permasalahan ini nampaknya menjadi semakin serius karena yang masuk ke berkeliaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yakni di Laut Natuna Utara adalah coast guard hingga kapal perang Tiongkok.

“Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan,” ucapnya.

Baca Juga: Disebut Bela Vicky Prasetyo Mati-matian, Kalina Ocktaranny: Si Mbak Capslocknya Mungkin Rusak

“Karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita. Sebagian rakyat Indonesia, dibuat takut oleh mereka,” sambung Puan Maharani pada Kamis, 16 September 2021.

Hal yang menjadi kendala adalah ketika Bakamla maupun TNI tidak bisa mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan Tiongkok.

Pasalnya, TNI dan Bakamla terkendala dengan kurangnya armada pertahanan serta keterbatasan bahan bakar kapal.

Baca Juga: Disebut Bela Vicky Prasetyo Mati-matian, Kalina Ocktaranny: Si Mbak Capslocknya Mungkin Rusak

Ketua DPR RI menganggap hal ini dibutuhkan komitmen serius dari pemerintah agar menemukan solusi yang tepat.

Puan Maharani juga berpendapat kalau pertahanan negara di wilayah Natuna perlu diperbaiki.

Sudah bukan rahasia lagi kalau wilayah laut Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa sama halnya dengan di Laut Natuna.

Baca Juga: Beberkan Tema Foto Prewedding dengan Mengenakan Seragam Sekolah, Ria Ricis: SMA tuh Masa Indah

Selain itu, Puan Maharani juga merasa ada potensi pariwisata yang harus dipertahankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Maka pemerintah harus maksimal untuk menjaga kekayaan alam Indonesia tersebut,” kata Puan Maharani.

Dia juga menambahkan kalau jajaran penjaga laut Indonesia, termasuk TNI AL tidak gentar untuk mengusir kapal-kapal asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI.

Baca Juga: Update Kasus Covid-19 di Kota Cirebon Hari Ini 17 September 2021: 12.775 Orang Positif

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto bahkan meminta pemerintah tegas.

Ia juga menyentil Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

“Sebab selain melanggar kedaulatan negara, masuknya kapal-kapal Cina itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana,” ujarnya.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Leo, Scorpio, Taurus, dan Aquarius Besok Sabtu, 18 September 2021: Ada Kabar Baik

“Dengan kata lain, ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional,” sambung Mulyanto.

Mulyanto berpendapat, kalau Prabowo Subianto harus bertindak terhadap pelanggaran itu bukannya malah memuji kehebatan militer Tiongkok.

Sama halnya dengan Luhut Binsar Panjaitan, yang dikenal dekat dengan Pemerintah Tiongkok.

Baca Juga: CSTO dan Rusia akan Kerahkan Pasukan di Sepanjang Perbatasan Tajikistan dan Afghanistan

Menurutnya, Luhut Binsar Panjaitan harus membicarakan masalah tersebut, bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan datangnya ribuan tenaga kerja asing dari Tiongkok.

“Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini,” kata Mulyanto.***

 

Editor: Tyas Siti Gantina

Sumber: DPR RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x