Network
PR CIREBON — Meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang dan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Satgas Covid-19 meminta pemerintah daerah perbaiki sistem pengawasan.
Upaya ini krusial, pasalnya kendati larangan mudik diberlakukan. Namun, potensi peningkatan resiko sebaran mata rantai Covid-19 masih rentan.
Adapun, tiap Pemda/Pemkab/Pemkot harus memperbaiki sistem pengawasan sebagai dasar penentuan kebijakan operasional sektor-sektor esensial di zonasi lebih rendah yakni RT/RW.
Baca Juga: Doa Puasa Hari ke-30, Dilengkapi Doa Akhir Ramadhan Serta Doa Takbiran
“Dasar penyelenggaraan kegiatan di tingkat komunitas harus sesuai dengan yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 10 Tahun 2021,” terang Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito, Selasa 11 Mei 2021, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari laman Sekretariat Kabinet.
“Penting adanya kesatuan komando dan narasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tugas pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan harapan,” tambah Wiku.
Jubir Satgas Covid-19 menegaskan kembali mengenai kebijakan pemerintah melarang mudik, bahwa hal ini bukan tanpa alasan. Yakni, demi mencegah potensi kenaikan kasus yang kerap terjadi pasca adanya libur panjang.
Baca Juga: Remaja di Jakarta Meninggal Usai Terima Vaksin AstraZeneca, Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti
Kebijakan larangan mudik di samping itu bertujuan dalam rangka pengendalian mobilitas di wilayah-wilayah pusat kota/kabupaten yang merupakan kawasan aglomerasi, atau saling terhubung antar daerahnya. Supaya, pencegahan kasus Covid-19 dapat terkendali berjalan secara efektif.
