Network
PR CIREBON - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji Polri akan selektif dalam menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangani suatu kasus.
Kapolri Listyo Sigit juga mengakui bahwa beberapa pasal karet dalam UU ITE biasa digunakan untuk saling melaporkan atau istilahnya kriminalisasi. Karena itu, pasal tersebut akan ditekan dan dikendalikan.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, sesuai dengan apa yang dikatakan Kapolri Listyo Sigit, maka pasal karet dalam UU ITE harus segera dilakukan revisi.
Baca Juga: Usai Jalani Wajib Militer, D.O. EXO Langsung Bintangi Film Remake Taiwan Berjudul Secret
“Nah bila memang demikian, sudah seharusnya bila pasal-pasal karet itu, segera direvisi, sebagaimana tuntutan banyak pihak, dan akhirnya jadi permintaan Presiden @jokowi,” kata Hidayat Nur Wahid yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI.
Hidayat Nur Wahid menyebut bahwa revisi UU ITE harus segera dilakukan agar tidak ada lagi korban karena celah kriminalisasi dari pasal karet.
“Agar tak ada lagi celah kriminalisasi dalam penegakan hukum. Agar tak makin banyak korban karena praktik hukum tak adil itu,” ujarnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari cuitan Twitter @hnurwahid pada Selasa, 16 Februari 2021.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya akan meminta DPR untuk revisi UU ITE jika penerapannya memang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.
Baca Juga: Wah! Saking Kagum pada BTS, Istri Tentara ini Rela Begadang dan Masak Spesial Demi Jungkook dan Jin
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden pada Senin malam, 15 Februari 2021.
"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini," kata Jokowi.
Jokowi menekankan akan menghapus pasal karet agar penerapan UU ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.
"Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujarnya.***
