Network
PR CIREBON – Aksi kudeta yang dilakukan militer Myanmar ikut disorot oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon.
Fadli Zon mengaku prihatin atas aksi kudeta di Myanmar tersebut.
"Sebagai anggota parlemen, saya sangat prihatin, sebab kudeta itu dilakukan saat parlemen baru Myanmar hasil Pemilu 2020 akan memulai persidangan,” ujar Fadli Zon dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman resmi DPR.
Baca Juga: Dewan Pers sebut Kekuatan Platform Digital Asing Menggerus Revenue Perusahaan Media Dalam Negeri
Fadli Zon menilai, aksi kudeta itu tidak hanya sebagai kemunduran demokrasi bagi Myanmar, namun juga bisa mempengaruhi persepsi dunia terhadap praktik demokrasi di ASEAN.
Menurutnya, aksi kudeta tersebut telah mencoreng nama baik demokrasi di negeri-negeri ASEAN yang didalamnya termasuk pula Indonesia.
Oleh karenanya, politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), yang merupakan organisasi parlemen negara-negara ASEAN, perlu segera merespon tentang hal itu.
Baca Juga: Dudukan Toilet Adolf Hitler Akan Dilelang Minggu Depan, Diperkirakan Laku Rp254 Juta
“Pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar itu telah menghilangkan peran parlemen sebagai alat kontrol kekuasaan. Ini buruk bagi demokrasi," ujar Fadli Zon.
Lebih lanjut dijelaskan Fadli, hingga 2011 silam, Negeri Pagoda Emas itu memang diperintah oleh angkatan bersenjata.
Namun, sesudah itu mereka melakukan reformasi demokrasi dan mengakhiri kekuasaan militer.
Baca Juga: Sambangi Keraton Yogyakarta, dr. Tirta Sampaikan Edukasi Covid-19 dan Jadi Jembatan Penggiat UMKM
Peristiwa kudeta militer yang terjadi kemarin telah menarik mundur proses demokrasi yang sudah berjalan, dan Fadli sangat menyayangkan hal itu terjadi.
Untuk diketahui, militer Myanmar pada hari Senin, 1 Februari 2021 kemarin, telah melakukan kudeta terhadap pemerintahan Myanmar.
Sejumlah pemimpin sipil Myanmar, seperti Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, beserta sejumlah pejabat negara dan tokoh politik lainnya, telah ditangkap dan ditahan oleh pihak militer.
Baca Juga: Salah Satu Syarat Naik Kereta Api, GeNose Siap Digunakan Mulai 5 Februari 2021
Peristiwa pengambilalihan kekuasaan dari pemerintah pimpinan Aung San Suu Kyi yang baru saja terpilih secara demokratis itu juga telah memancing keprihatinan dunia.
Semua pihak menganggap adalah kabar buruk bagi masa depan demokrasi di negara tersebut. ***
