Network
PR CIREBON - Jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai lebih dari satu juta jiwa per Selasa, 26 Januari 2021
Hal itu membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara.
Diketahui, jumlah total seluruh kasus di negara-negara Asia Tenggara lainnya berjumlah 917.279 kasus per tanggal 27 Januari 2021.
Baca Juga: Sindir Soal Dana Wakaf, Andi Arief: Asal Jangan Wakafkan Penanganan Corona Kepada Rakyat
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui jumlah kasus Covid-19 di Indonesia per tanggal 27 Januari 2021.
Terhitung jumlah kasus tambahan harian pada hari Rabu sebanyak 11.948 jiwa, sehingga jumlah total kasus yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia saat ini menjadi 1.024.298 orang.
Menanggapi hal ini, Anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS, Sukamta pun menyebut bahwa situasi yang dihadapi Indonesia saat ini perlu perhatian ekstra semua pihak khususnya pemerintah.
Baca Juga: Gunung Merapi Mengeluarkan Awan Panas Sebanyak 52 Kali, BPPTKG: Berstatus Siaga Level III
“Jika memperhatikan data yang dikeluarkan Satgas Covid-19, sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen,” tutur Sukamta, Kamis, 28 Januari 2021, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman PKS.
Hal ini, lanjutnya, jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5%. Artinya, saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis.
“Banyak ahli epidemiologi sampaikan analisa, situasi akan semakin berat dalam 2 hingga 5 bulan ke depan jika kedisiplinan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Sukamta pun menyebut bahwa pandemi yang semakin sulit dikendalikan saat ini akibat kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak efektif berjalan.
Lebih lanjut, ia mencontohkan kebijakan PSBB yang pernah dilakukan dan PPKM yang saat ini berjalan terlihat tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin prokes.
“Yang kita sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi yang semakin meluas karena masyarakat yang tidak disiplin prokes,” tuturnya.
Baca Juga: Studi Terbaru Korea Selatan Temukan Penyintas Covid-19 Alami Efek Kesehatan Jangka Panjang
“Pak Menkes Budi Gunadi sebut Indonesia nggak disiplin masyarakatnya sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan jika masyarakat tak patuh protokol kesehatan, penerapan PPKM Jawa-Bali bakal diperpanjang,” sambungnya.
Pernyataan-pernyataan ini, imbuhnya, seakan menyalahkan masyarakat. Mestinya, pemerintah sampaikan apa sebabnya kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin.
“Jangan sampai gonta ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah,” paparnya.
Sukamta berpendapat, akan lebih baik pemerintah secara transparan sampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi.
Pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini alami lonjakan kasus Covid-19 sebagai pembanding untuk mendapat permakluman masyarakat.
“Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan, yang tiba-tiba muncul belum lama ini statement Menkes, pemerintah salah sasaran soal testing Covid-19. Juga pernyataan Presiden akui sulit terapkan kebijakan gas dan rem,” ujarnya.
“Setelah pandemi berjalan hampir 1 tahun baru mulai ada pengakuan, tetapi tidak secara jelas menyebut secara sistematis masalah yang terjadi,” lanjutnya.
Selain itu, Sukamta juga memberi contoh sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menyatakan minta maaf dan bertanggung jawab atas kematian akibat Covid-19 di Inggris yang menyentuh angka 100 ribu adalah hal yang patut dipuji.
“Saya kira pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat Covid lebih banyak untuk menyatakan minta maaf,” ucapnya.
Baca Juga: Kemenkes Sebut Ada Pasien Bayar Obat Covid-19 Secara Mandiri: Masalah untuk Kita Semua
Untuk selanjutnya pemerintah harus lebih fokus dan bisa merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi.
“Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi,” pungkasnya.***
