Network
PR CIREBON - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 telah bekerja keras dan luar biasa optimal untuk mengatasi dampak Covid-19 bagi masyarakat dan sektor ekonomi.
Sementara itu, fokus kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi dengan keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan momentum penguatan reformasi.
APBN 2021 akan mendukung keberlanjutan program PEN terutama untuk penanganan kesehatan termasuk pengadaan vaksin dan vaksinasi, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemda, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.
Baca Juga: Benarkah Penerima Vaksin Masih Berpotensi Positif Covid-19? Begini Penjelasannya!
Program PEN 2021 diperlukan untuk terus memberikan daya dukung pada perekonomian baik di sisi demand maupun supply.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat menyampaikan materi pada Webinar Series Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dengan tema ‘Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021: Harapan, Tantangan dan Strategi Kebijakan’.
“Tahun 2021, kami akan mengelola APBN tetap dengan fokus untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan Covid,” tutur Menkeu Sri Mulyani pada Rabu 27 Januari 2021, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari laman Kemenkeu.
“APBN tahun 2021 yang didesain dengan spirit ekspansi untuk mendukung pemulihan, namun juga pada saat yang sama mulai konsolidasi untuk menyehatkan kembali APBN kita,” imbuhnya.
Untuk tahun 2021, lanjutnya, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.743,6 triliun.
Jumlah ini adalah tingkat penerimaan negara yang cukup optimistis karena Covid-19 masih menjadi faktor yang harus tetap diperhitungkan.
Namun, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akan bekerja sangat keras untuk bisa mencapai target penerimaan perpajakan dan PNBP.
Lalu, dari sisi belanja negara akan dibelanjakan Rp2.750 triliun, dengan rincian belanja Pemerintah pusat mencapai Rp1.954,5 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp795,5 triliun.
“Kita semua tahu bahwa risiko masih ada namun itu tidak menjadi alasan untuk kita menjadi pesimis, justru kewaspadaan makin tinggi membuat kita akan semakin teliti dan tetap menjaga semangat untuk memulihkan masyarakat dan perekonomian kita,” ujarnya.
“Oleh karena itu Pemerintah akan terus juga mendukung seluruh reformasi di dalam situasi bahkan krisis Covid,” lanjutnya.
Menkeu Sri Mulyani menutup dengan mengatakan Pemerintah akan terus berupaya mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Serta mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan meningkatkan reformasi di berbagai bidang.
“Saya berharap Universitas Indonesia akan menjadi kampus yang mampu menjadi partner yang reliable di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang baik dan penting bagi bangsa Indonesia tidak hanya hari ini tapi juga kedepan,” tutup Menkeu Sri Mulyani.***
