Network
Selain itu mensos juga harus memastikan validitas data penerima bansos, dan menjaga agar benar-benar tidak terjadi pemotongan bantuan di lapangan.
“Pada dasarnya saya apresiasi peluncuran bansos tunai yang menggantikan bansos sembako, tapi setelah saya cek, kenapa anggarannya berkurang besar sekali hingga Rp 27 Triliun?,” ucapnya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari MPR RI.
“Artinya akan banyak penerima bansos 2020 yang belum bangkit ekonominya akibat covid-19, malah makin banyak lagi yang tidak mendapatkan bantuan tunai dari Pemerintah,” sambungnya.
HNW menjelaskan, bansos tunai tahun 2021 yang diluncurkan Presiden merupakan kelanjutan dari bansos tunai non-Jabodetabek dan bansos sembako Jabodetabek, sebagai bagian dari program perlindungan sosial.
Baca Juga: Soroti Gaya Blusukan Tri Rismaharini, Mardani Ali Sera: Mensos Perlu Blusukan di Perapian Data
Pada tahun 2020, bansos tunai non-Jabodetabek mendapatkan alokasi anggaran Rp32,5 Triliun dan bansos sembako Jabodetabek dialokasikan Rp6,5 Triliun, sehingga total Rp39 Triliun.
Namun, pada 2021 sebagai keberlanjutan kedua bansos tersebut, anggarannya dikurangi hingga tinggal Rp12 Triliun, artinya terdapat pemotongan sebesar Rp27 Triliun.
Padahal, menurut data BPS, sepanjang 2020 setidaknya 5,1 juta orang kehilangan pekerjaan, 24 juta orang mengalami pengurangan jam kerja, dan jumlah penduduk miskin meningkat hingga 27 juta jiwa.
Ini belum memasukkan jumlah penduduk sangat rentan miskin yang telah diselamatkan oleh Bansos sebanyak 3,4 juta jiwa menurut klaim Menkeu, atau 8,5 juta menurut perhitungan Bank Dunia.
Baca Juga: Tiongkok Belum Izinkan Tim Investigasi Covid-19 Masuk ke Wuhan, Kepala WHO Ngaku Sangat Kecewa
