Network
Mardani menuturkan, bahwa Mensos Risma juga perlu blusukkan di perapian data.
Sebab, hal itu jauh lebih penting agar penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran dan transparan.
Baca Juga: Bagikan Alat Kesehatan ke Rumah Sakit, Kemendagri: Upaya Pemerintah Menekan Laju Penyebaran Covid-19
“Mensos perlu ‘blusukan’ di perapian data. Data raya (big data) mesti baik, benar, dan akurat. Ini jauh lebih penting demi perbaikan distribusi Bansos yang lebih tepat sasaran, transparan dan efektif-efisien,” tuturnya.
Lebih lanjut, menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin akibat Covid-19 2020 meningkat, tercatat sebesar 26,42 juta orang atau meningkat 1,28 juta orang dari tahun 2019.
“Keterlambatan bantuan akibat tumpang tindih birokrasi, SOP yang kurang jelas dan data yang tidak akurat menjadikan manajemen distribusi bantuan sosial sembako sebelumnya amat lemah,” ujarnya.
Baca Juga: Ramai Deklarasi FPI Baru di Daerah, Ferdinand Hutahaean: Rakyat Dukung TNI dan Polri Lebih Tegas!
Sementara itu, perihal rekomendasi dari KPK sebelumnya, Mardani menilai hal itu layak untuk dipertimbangkan.
“Rekomendasi dari KPK layak dipertimbangkan,Pemerintah harus menggabungkan 3 basis data orang miskin yang dikelola 2 dirjen dan 1 sekjen, karena pasti ada tumpang tindih,” pendapatnya.
“Mengingat PKH data base sendiri, BPNT sndri dan DTKS sendiri. Rapikan mulai dari kriteria hingga pola updating-nya karena kerap tidak akurat,” imbuh Mardani.
