Network
PR CIREBON - Melonjaknya harga kacang kedelai di pasar, membuat sejumlah produsen tempe dan tahu kelimpungan. Bahkan di sejumlah pasar, para pedagang tempe dan tahu sepakat melakukan aksi mogok.
Hal ini, tentu tak hanya berdampak pada produsen tempe dan tahu, namun juga berimbas kepada para pedagang yang menggunakan bahan baku tempe dan tahu untuk berjualan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengaku prihatin atas meroketnya harga kedelai yang berdampak serius terhadap kelangsungan usaha dari ribuan UKM (Usaha Kecil Menengah) serta terjadinya mogok produksi produsen tahu dan tempe di berbagai daerah.
Baca Juga: Seorang Profesor Astronomi Dari Harvard Sebut Alien Pernah Mengunjungi Bumi Pada 2017 Silam
Johan melihat terjadinya lonjakan harga kedelai disebabkan karena ketergantungan dengan impor dan lemahnya tata Kelola perniagaan kedelai lokal sehingga harganya belum kompetitif.
“Saat ini Pemerintah harus sadar bahwa ketergantungan impor pasti berdampak serius terhadap stabilitas harga dan ketahanan pangan kita”, papar Johan, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari laman Fraksi PKS, Minggu.
Untuk mengatasi gejolak harga kedelai saat ini, Politisi PKS ini mendorong Pemerintah agar segera mengambil Langkah cepat dengan cara memberdayakan para petani kedelai lokal serta mengelola harga jualnya agar tidak kalah bersaing dengan produk impor.
Baca Juga: Isu Vaksin Sinovac Ancam Keberhasilan Program Vaksinasi, Netty: Segera Rilis Hasil Uji Klinis
“Saya berharap Pemerintah segera mengambil kebijakan stabilisasi harga kedelai untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha dari produksi tahu dan tempe,” ucapnya.
“Apalagi pada masa pandemi ini harus ada prioritas untuk membantu ribuan usaha kecil menengah berbasis pemberdayaan produk lokal agar ekonomi nasional segera pulih,” imbuhnya.
Anggota Legislatif dari dapil NTB 1 ini mengkritik kinerja Pemerintah yang gagal mencapai target peningkatan volume produksi kedelai lokal selama tahun 2020 lalu.
Baca Juga: Indonesia Masih Tunggu Surat Izin Darurat Vaksin Covid-19, dr Siti: Butuh Waktu 15 Bulan Vaksinasi
“Realisasi luas panen tanaman kedelai kita selama tahun 2020 hanya mencapai 40,04% dari target yang telah ditetapkan pemerintah”, urai Johan
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa NTB ini berharap ke depan pemerintah memberikan perhatian serius kepada petani kedelai lokal dan fokus mengembangkan Kawasan komoditas kedelai.
Terutama di kawasan utama kedelai yang terdiri dari empat provinsi, yakni Jatim seluas 78.937 Ha, Jateng seluas 39.248 Ha, Jabar seluas 37.393 Ha serta Provinsi NTB seluas 30.864 Ha.
Baca Juga: Semester Genap Januari 2021, Begini Penjelasan Kemendikbud tentang Kebijakaan Belajar Tatap Muka
“Saya minta Pemerintah segera melakukan Langkah pengembangan Kawasan utama kedelai seluas 127.419 Ha untuk peningkatan produktivitas dan melakukan ekstensifikasi agar kita tidak lagi tergantung dengan impor kedelai,” tandas Johan.
Selanjutnya Johan mendesak Pemerintah untuk bekerja keras pada tahun 2021 ini untuk meningkatkan produksi kedelai lokal karena tahun 2020 angka produksi kedelai hanya mencapai 0,323 juta ton jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
“Hal ini penting karena produk Pertanian kita harus menjadi penyelamat dari keterpurukan ekonomi pada masa pandemi ini,” tutup Johan.***
