Network
PR CIREBON - Adanya isu yang mengatakan bahwa vaksin Sinovac mengandung zat-zat berbahaya seperti boraks, merkuri dan unsur babi dibantah oleh Manajer Lapangan Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Universitas Padjadjaran (Unpad).
Untuk mencegah disinformasi vaksin Sinovac ini kian meluas di masyarakat, Ketua Tim Covid-19 F-PKS DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah segera memberikan penjelasan resmi hasil uji klinis tahap ketiga Sinovac agar masyarakat tidak panik.
“Isu beredar vaksin Sinovac melalui pesan percakapan tersebut dapat membuat masyarakat bingung, panik bahkan bisa distrust terhadap pemerintah. Saat ini info melalui aplikasi komunikasi di handphone sangat cepat beredar,” ujar Netty dalam keterangan media, Minggu, 3 Januari 2021, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari laman Fraksi PKS.
Baca Juga: Indonesia Masih Tunggu Surat Izin Darurat Vaksin Covid-19, dr Siti: Butuh Waktu 15 Bulan Vaksinasi
“Jika tidak segera ditangani, hal ini berpotensi mengancam keberhasilan program vaksinasi,”tambah Netty
Menurut Netty, Pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang antisipatif.
“Sejak awal isu vaksin diangkat, telah menimbulkan pro kontra yang menyebabkan keraguan publik. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera mengumumkan hasil uji klinis Sinovac secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran,” ucap Netty
Baca Juga: Semester Genap Januari 2021, Begini Penjelasan Kemendikbud tentang Kebijakaan Belajar Tatap Muka
“Jangan ada yang ditutupi apapun hasil uji klinis tersebut. Pemerintah juga harus memiliki kemampuan membangun komunikasi publik yang antisipatif, cepat dan akurat. Jangan sampai masyarakat lebih percaya pada info yang diperoleh melalui media sosial,”imbuh Netty
Lebih lanjut, Netty menambahkan, pemerintah juga harus menjelaskan kepada publik tentang informasi vaksin yang diklaim sebagai hoaks, serta pembuktian dari pemerintah secara kasat mata bahwa vaksin yang didatangkan bukan yang terpampang dalam foto dan berita hoaks yang beredar.
“Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti Pasal-pasal RUU Ciptaker, di mana pemerintah membantah bahwa itu hoaks, akhirnya timbul kegaduhan tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah” kata Netty
Baca Juga: Komunitas Pers Meminta Pasal 2d Maklumat Kapolri Dicabut, Argo Yuwono: Tidak Menyinggung Media
Netty juga meminta Badan POM dan LPOM MUI agar segera menyelesaikan pekerjaannya.
“Saya ingatkan bahwa dijanjikan hasil uji klinis diterima pada akhir Desember atau awal Januari. Segera umumkan tingkat keampuhan, material yang terkandung, efek samping yang mungkin timbul, serta kehalalan vaksin Sinovac dan vaksin lain yang sedang dalam masa uji klinis,” pinta Netty
Menurutnya, dalam era informasi serba cepat, keterbukaan, transparansi dan kejujuran menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam setiap program pemerintah.
Baca Juga: 14 Tahun Nikahi Donna Agnesia, Darius Sinathrya Bagi Resep Awet Rumah Tangganya: Seringlah Pacaran
“Kegagalan membangun komunikasi publik akan menimbulkan kesia-siaan yang membuat situasi makin parah,” tutup Netty.
Sementara itu, Juru Bicara Vaksin Covid-19 PT Bio Farma Bambang Herianto, dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu, 3 Januari 2021, memberikan klarifikasinya terkait informasi hoaks yang beredar di masyarakat tersebut.
Bambang menjelaskan, vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang akan digunakan mengandung bahan antara lain virus yang sudah dimatikan (atau inactivated virus) dan tidak mengandung sama sekali virus hidup atau yang dilemahkan. Ini merupakan metode paling umum dalam pembuatan vaksin.
Baca Juga: Jadi Orang Pertama di Lingkungan Pemda Jabar yang Akan Divaksinasi, Wagub Uu: Tinggal Tunggu Waktu
Adapun bahan selanjutnya adalah Alumunium Hidroksida yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vaksin. Ada pula Larutan fosfat sebagai penstabil (Stabilizer), dan larutan garam Natrium Klorida untuk memberikan kenyamanan dalam penyuntikan.
“Vaksin Covid-19 buatan Sinovac juga tidak mengandung bahan seperti boraks, formalin, merkuri, serta tidak mengandung pengawet,” katanya, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari laman Kemenkes.
“Vaksin yang akan digunakan di masyarakat telah melalui tahapan pengembangan dan serangkaian uji yang ketat, sehingga terjamin kualitas, keamanan dan efektifitasnya di bawah pengawasan BPOM serta memenuhi standar internasional,” ucapnya.***
