Network
Baca Juga: Soal Kasus FPI, Mahfud MD Dukung Penuh Komnas HAM, Refly Harun Berharap Jaminan Menyeluruh
Namun yang disayangkan, Abdul Mu'ti memohon maaf, partai-partai yang seharusnya menjadi kekuatan kontrol malah tidak berfungsi dengan baik.
Selain itu, masyarakat sipil itu juga tidak cukup kuat. Masyarakat memang punya gagasan-gagasan yang cukup kuat, tapi gagasan itu kan perlu dukungan amunisi.
"Sekarang kan banyak kekuatan masyarakat sipil yang sustain capabilitynya itu tidak bisa tanpa, mohon maaf, kalau ada istilah tanpa ada "bandarnya"," ujar Abdul Mu'ti.
Baca Juga: Akibat Serangan Teroris MIT Poso, Wisata Danau Tambing hingga Saat Ini Masih Ditutup untuk Umum
Oleh sebab itu, saat ini suara masyarakat tidak lagi dianggap jernih, malah ada kesan kekuatan-kekuatan sipil ini justru lagi-lagi sebagai perpanjangan tangan dari kehendak besar para bandar.
"Tapi tentu kita masih berharap dan masih optimistis yang ada itu mungkin sebagian kecil dari masyarakat sipil. Karena pengertian masyarakat sipil ini sekarang-sekarang mulai bergeser sebatas ormas. padahal kan asal-usulnya tidak begitu," ungkapnya.
Akbar Faizal menyatakan bahwa Abdul Mu'ti kelihatannya ingin mengatakan bahwa penyelesaian problem-problem sekarang ini tidak jelas dan bahkan mungkin diselesaikan di tempat yang salah.
Baca Juga: Viral Youtuber Malaysia Ganti Lirik Indonesia Raya, DPR: Hina Simbol Negara
"Ini pertanyaan yang sangat cerdas. Saya pernah ditanya wartawan, kita ini harus proporsional dalam bersikap. Janganlah partai bergaya ormas, janganlah ormas bergaya partai, jawaban saya itu," terangnya.
