Network
PR CIREBON – Terkait polemik Bank Syariah Indonesia yang menjadi perbincangan publik.
Agung Danarko selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan bahwa sikap dan pandangan resmi PP Muhammadiyah telah jelas tertuang di dalam Pernyataan PP Muhammadiyah Nomor 31/PER/I.0/A/2020 yang berisikan tentang enam poin pernyataan.
“Oleh karenanya, pernyataan-pernyataan orang perorang atasnama apapun, baik sebelum maupun sesudahnya, tidak mewakili dan mencerminkan sikap dan pandangan resmi Muhammadiyah sebagaimana dalam edaran resmi tersebut,” kata Agung Danarto. Jumat, 25 Desember 2020 yang dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Laman resmi Muhammadiyah.
Baca Juga: Sandiaga Uno jadi Menteri, Menhan Prabowo Subianto Ucapkan Selamat
“Termasuk juga di dalamnya belum ada sikap resmi Muhammadiyah untuk mendirikan bank syariah sendiri,” tegas Agung Danarto.
Agung menjelaskan, PP Muhammadiyah sampai saat ini belum membentuk tim khusus yang berkaitan dengan masalah perbankan tersebut.
Sekretaris PP Muhammadiyah itu berharap kepada para anggota atau pihak di internal Muhammadiyah untuk menahan diri dan tidak membuat pernyataan, sikap, dan langkah sendiri-sendiri.
Baca Juga: Gegara Pandemi Covid-19, FIFA Resmi Batalkan Piala Dunia U-20 Indonesia 2021, PSSI: Kami Menghormati
“Apabila terdapat pandangan dan kontribusi pemikiran berkaitan hal tersebut mohon disampaikan terlebih dahulu melalui mekanisme organisasi,” ujarnya.
“Segala hal yang berkaitan dengan kebijakan perbankan dan apapun yang berkaitan dengan urusan organisasi sepenuhnya menjadi perhatian dan kebijakan resmi PP Muhammadiyah. Semua pihak agar tetap seksama dalam koridor sistem karena Muhammadiyah merupakan organisasi yang besar dan segala sesuatunya berdasar ketentuan Persyarikatan,” tutur Agung.
Sebelumnya, Agung Danarto yang merupakan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan tanggapan terkait kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI).
Baca Juga: Ragukan Kemampuan Budi Sadikin, Netty Prasetiyani: Tak Berani Prediksi Penanganan Covid-19
Agung mengatakan bahwa upaya penggabungan tiga bank syariah yang dikelola pemerintah merupakan kebijakan dan kewenangan penuh pemerintah yang diambil berdasarkan pengkajian yang komprehensif dan mendalam.
“Berkaitan dengan hal tersebut, BSI sebagai bank syariah maupun lembaga perbankan milik negara pada umumnya hendaknya benar-benar menjadi perbankan Indonesia yang dikelola secara good governance, profesional, dan terpercaya untuk sebesar-besarnya hajat hidup dan peningkatan taraf hidup rakyat,” terang Agung Danarto dalam keterangan persnya.
Dengan tegas, Agung juga mengatakan bahwa pada proses pengelolaan dan manajemen BSI harus dikontrol dengan seksama, transparan, dan akuntabel agar sejalan dengan Undang-Undang (UU) dan peraturan yang berlaku.
Baca Juga: Sejak Masuk Libur Natal dan Tahun Baru, Kendaraan yang Tinggalkan Jakarta Naik 35,8 Persen
Kemudian, tidak boleh ada pihak manapun yang menyalahgunakan dan memanfaatkan perbankan Indonesia untuk segala kepentingan yang bertentangan dengan tujuan, asas, dan fungsinya.
Pada umumnya, BSI dan perbankan Indonesia harus memiliki kebijakan khusus yang bersifat imperatif yang lebih besar/maksimal (minimal 60 persen untuk pembiayaan UMKM) untuk akselerasi pemberdayaan, penguatan, dan pemihakan yang tersistem kepada UMKM dan kepentingan mayoritas rakyat/masyarakat kecil.
Kinerja dan keberhasilan BSI hendaknya tidak dinilai dari laba, tetapi sejauh mana membantu menciptakan lapangan kerja dan tujuan sosial meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Baca Juga: Ucapkan Selamat Natal, Pramono Anung: Bawa Hal yang Positif Dalam Kita Menghadapi Pandemi Covid-19
Selanjutnya, Agung Danarto selaku Sekretaris PP Muhammadiyah juga mendorong BSI yang baru diresmikan agar sistem pendanaannya dapat berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta umat Islam.
Hal ini dimaksudkan agar mendorong pemerataan kesejahteraan.
“BSI sesuai wataknya sebagai bank syariah, sudah sangat tepat apabila mendeklarasikan dirinya sebagai bank yang berfokus kepada UMKM untuk percepatan perwujudan keadilan sosial ekonomi secara lebih progresif di Tanah Air,” ujar Agung Danarto yang dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.
Baca Juga: Menag Yaqut: Selamat Natal 2020, Semoga Kedamaian serta Kemajemukan Indonesia Tetap Terjaga
BSI merupakan hasil merger atau penggabungan usaha dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.
Sekretaris PP Muhammadiyah itu juga berharap bahwa ke depannya dalam fasilitas pendanaan, BSI jangan hanya menguntungkan korporasi besar dan segelintir pihak, namun juga menaruh keberpihakan kepada UMKM. ***
