Kritik Presiden Jokowi, Pakar: Jangan Pindahkan Tanggung Jawab Negara ke Komnas HAM, Bikin Jengkel

- 15 Desember 2020, 18:23 WIB
Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra. ANTARA/Anom Prihantoro
Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra. ANTARA/Anom Prihantoro /

PR CIREBON – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan sendiri tanggung jawab negara dalam menindak para pelanggar hak asasi manusia (HAM) secara adil.

Dalam forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta pada Selasa, 15 Desember, Ayzumardi mengatakan agar Presiden tidak memindahkan tanggung jawab negara pada Komnas HAM.

"Presiden Jokowi jangan memindahkan tanggung jawab negara dan pemerintahannya kepada Komnas HAM. Itu membikin orang kemudian kritis dan jengkel sama pemerintahan, termasuk juga sama Presiden Jokowi," kata Azyumardi, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.

Baca Juga: ILC Berakhir Pamit, Sejumlah Politisi Ikut Berkomentar, dari Ferdinand Hutahaean hingga Fadli Zon

Menurut Azyumardi, Komnas HAM hanya bisa meneliti dan menyelidiki laporan masyarakat terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Untuk menindak para pelanggar HAM, kewenangan pemerintah.

"Mana bisa Komnas HAM menyelesaikan itu, menyelidiki dan meneliti bisa. Akan tetapi, untuk menindaklanjuti, misalnya menindak para pelanggar HAM, itu tidak bisa (Komnas HAM). Itu harus pemerintah," tegasnya.

Ia mengatakan bahwa perbedaan isi pidato Presiden Jokowi terkait dengan penembakan di Sigi dan penembakan enam orang warga negara di Tol Jakarta-Cikampek telah menimbulkan pertanyaan publik mengenai keadilan hukum di Indonesia.

"Itulah yang kemudian menyinggung rasa ketidakadilan itu. Dan itu yang kami harapkan ada perubahan, terima kasih," kata Azyumardi dalam acara forum tersebut.

Baca Juga: Soal Persepsi Keliru Kepemilikan Senjata Api, Bamsoet: Izin Khusus Bela Diri, Bukan untuk Arogansi

Forum itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Pada sambutannya, Prof. Mahfud mengatakan bahwa negara harus menitikberatkan pada hukum dan keadilan dalam menata nilai-nilai yang berbeda yang tidak bisa dikompromikan dan menjadi urusan privasi warga negara masing-masing.

Halaman:

Editor: Khairunnisa Fauzatul A

Sumber: Antara News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x