Network
PR CIREBON – Insiden penyerangan dan penembakan yang terjadi di Tol Cikampek Senin, 7 Desember 2020 dini hari lalu yang menewaskan enam anggota Laskar Pembela Islam juga menarik perhatian Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani meminta peristiwa penembakan enam orang pada tersebut dapat diselidiki secara lebih mendalam dan independen.
"Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Karenanya perlu diselidiki secara mendalam dan independen," ujar Arsul, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara pada Selasa, 8 Desember 2020.
Baca Juga: Bravo, Serius Tumpas Korupsi KPK Gandeng 3 Lembaga Untuk Tukar Informasi dan Data
Anggota Komisi III DPR RI itu juga mengatakan bahwa PPP ingin agar kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum.
"Ini penting sebagai jalan untuk menegakkan keadilan sebagaimana yang disuarakan ormas Islam salah satunya Muhammadiyah," kata dia.
Lebih lanjut, kata Arsul, PPP juga mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki mandat Undang-Undang, untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang menyangkut hak dan kelangsungan hidup manusia khususnya warga negara.
Baca Juga: Tewasnya 6 Orang Laskar FPI, Rocky Gerung Sarankan Komnas HAM Cepat Lakukan Pemetaan Investigasi
"Komnas HAM harus menjalankan kewenangan penyelidikannya secara independen dan tanpa prasangka, baik kepada anggota Polri yang terlibat maupun terhadap anggota FPI yang menjadi korban maupun yang masih hidup," kata Arsul.
Wakil Ketua MPR RI itu juga mengajak masyarakat tetap tenang, agar kejadian ini tidak menjadi komoditas politik yang justru menambah kegaduhan.
"Kritik terhadap pemerintahan silakan terus dilakukan, karena ini negara demokrasi. Tetapi kritik tersebut tidak dilakukan dengan cara-cara yang bisa menumbuhkan kebencian antargolongan dan membelah masyarakat kita," kata Arsul.
Baca Juga: Pilkada di Tengah Pandemi, Mahfud MD Mengajak Masyarakat Gunakan Hak Pilihnya Tetap Terapkan Prokes
Arsul berharap peristiwa tidak lantas membelah persatuan masyarakat lantaran kepentingan dua golongan. Menurut Arsul, peristiwa ini seharusnya menjadi refleksi bagi penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. ***
