Network
PR CIREBON – Kasus yang menjerat Edhy Prabowo terkait suap ekspor benih lobster menjadi ramai diperbincangkan publik. Publik menyayangkan sikap yang buruk yang dipertontonkan oleh sang Menteri KKP Non-aktif Edhy Prabowo.
Edhy Prabowo yang menjabat sebagai Menteri KKP juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyatakan pengunduran diri dari jabatan Menteri KKP dan Waketum Partai Gerindra usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penangkapan Edhy Prabowo ini ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Baca Juga: Bak Kado Penutup Tahun, Setelah Menteri KKP Edhy Prabowo, Kini Giliran Wali Kota Cimahi Kena OTT KPK
Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menyebutkan bahwa Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus dugaan korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo.
Akan tetapi, tutur Muzani, DPP Partai Gerindra berharap upaya pemberian bantuan hukum kepada tersangka juga dapat dihormati, agar asas hukum praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi dan dapat menjernihkan persoalan-persoalan yang disangkakan kepadanya.
"Kami percaya sepenuhnya kepada KPK dalam menangani masalah ini. Persoalan ini akan ditangani secara transparan, secara baik, secara cepat, dan pada akhirnya masyarakat dapat mengetahui persoalan ini secara jelas duduk masalahnya," ujar Muzani dalam video yang diunggah pada akun Twitter @Gerindra, di Jakarta, Jumat, 27 November 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Pelanggaran Prokes Petamburan Naik ke Penyidikan, Wagub DKI: Kita Mengikuti Aturan yang Ada
Namun, Muzani juga berharap agar asas hukum praduga tak bersalah tetap dihormati, tetap dijunjung tinggi, karena itu upaya untuk menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati sebagai upaya untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkan (kepada)-nya.
Dirinya mengatakan video tersebut dibuat untuk merespons sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan, karena kejadian penangkapan Menteri KP tersebut oleh KPK pada Rabu, 25 November 2020 dini hari di Bandara Soekarno-Hatta.
Penyampaian minta maaf Partai Gerindra juga ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju.
"Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Kami berharap seluruh kegiatan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasa, pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan, seperti arahan presiden tetap berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya," kata Muzani.
Muzani juga menyampaikan bahwa Edhy telah mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, serta mengundurkan diri juga dari posisinya sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
Ia menyebutkan surat pengunduran diri tersebut sudah diterima oleh DPP Partai Gerindra, dan sedang diteruskan kepada Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto.***
