Network
PR CIREBON - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan, pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah, diharap tidak disalahgunakan untuk kepentingan pasangan calon peserta Pilkada serentak pada 2020.
"PKH yang merupakan program pemerinah tidak disalahgunakan dengan cara mengumpulkan koordinator kecamatan dan menyalurkan bantuan PKH kepada salah satu pasangan calon dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020," kata Azis di Jakarta, Jumat, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Kejadian Unik Terjadi di India, Seorang Pria Diklaim Meninggal Akibat Covid-19 Kembali ke Rumah
Dia menegaskan, jangan sampai partai demokrasi rakyat di daerah melalui pilkada, kemudian dirugikan oleh perbuatan buruk seperti iming-iming bantuan untuk memilih salah satu pasangan calon.
Karena itu, dia mendesak penyelenggara pemilu dan aparat keamanan untuk segera bertindak jika program pemerintah disalahgunakan untuk kepentingan kampanye salah satu pasangan calon Pilkada 2020.
Azis berharap Pilkada serentak 2020 digelar dalam suasana pandemi Covid-19 untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan akuntabel.
Baca Juga: Keamanan Kompetisi, LIB Akan Tanggung Biaya Vaksinasi Covid-19 Tim Liga 1 dan Liga 2 Indonesia
"Jangan sampai pesta demokrasi tercederai dan masyarakat diimingi-imingi untuk mencoblos karena bantuan tersebut," katanya.
“Jangan sampai penyalahgunaan wewenang terjadi dalam pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020 untuk kepentingan salah satu calon yang berlaga dan dibagikan menjelang pencoblosan yang dapat merusak citra demokrasi," tambahnya.
Bawaslu juga harus lebih berperan aktif dan segera melakukan pengawasan atas indikasi awal terjadinya kasus pidana saat pemilu nanti berlangsung.***
