Network
Dalam hal ini, menurut Refly Negara harusnya bersikap tegas dan adil pada kedua belah pihak. Jika beberapa waktu lalu FPI ditindak pelanggaran Prokes karena menimbulkan kerumunan, maka seharusnya aksi menolak kedatangan HRS juga ditindak karena sama sama menimbulkan kerumunan.
"Jangan hanya yang pro diperbolehkan, tetapi yang kontra tidak diperbolehkan. Ini menurut saya sikap yang tidak dewasa." kata Refly.
Baca Juga: KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo di Bandara Soetta Setelah Lakukan Perjalanan dari AS
Tindakan yang pilih-pilih tersebut menurut Refly membuat pro kontra perkubuan semakin menjadi hal yang luar biasa. Dalam hal ini, Refly menyebut seharusnya hukum lebih bisa melindungi.
"Demokrasi harus diberi tempat untuk siapapun. Tetapi demokrasi yang berkaidah, tidak boleh bakar-bakar poster karena hanya akan membuat gaduh" kata Refly.
Refly juga menyayangkan aksi menolak kedatangan HRS yang digelar di Bandung tersebut. Menurutnya, hal ini melanggar hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul.
Baca Juga: Tidak Diminta Panglima TNI atau Gubernur, Refly Harun Sebut Pangdam Jaya Tidak Bekerja Sendiri
"Tidak ada alasan untuk menghadang seseorang untuk datang. Kalau Anda tidak suka ya tidak usah datang, biarlah mereka yang suka saja yang datang" kata Refly.
Kemudian menurut Refly, jika acara HRS tersebut dinilai mengandung bahaya maka seharusnya penolakan dilakukan secara hukum, bukan dengan berdemonstrasi membakar poster.
"Kalau materinya mengandung pelanggaran hukum seperti provokasi dan sebagainya, ada saluran hukumnya, sampaikan pada pihak berwenang. Tetapi jika tidak ada pelanggaran hukum ya tidak boleh dilarang, karena itu hak konstitusional warga negara" pungkas Refly.
