PR CIREBON - Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat 1.294 warga dievakuasi ke beberapa titik di empat kabupaten karena aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi yang semakin mengkhawatirkan.
Keempat kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Magelang dengan jumlah korban evakuasi tertinggi mencapai 835 jiwa, disusul Sleman 203, Boyolali 133 dan Klaten 123.
Mereka yang dievakuasi sebagian besar merupakan kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, balita, ibu hamil, disabilitas dan ibu menyusui, yang tersebar di tempat evakuasi sementara (TES) maupun tempat evakuasi akhir (TEA).
Baca Juga: Minta Bebaskan Semua Pihak yang Tidak Bersalah, Habib Rizieq: Silahkan Disampaikan, Kami akan Dengar
"Kebutuhan makan dan minum tersedia untuk para warga di tempat penampungan. Para sukarelawan membantu dalam penyediaan bahan baku seperti sayuran, dan juru masak yang diproses di dapur umum atau pun mobil dapur lapangan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati.
Pos pendukung di tempat penampungan pun tersedia dan siap untuk memberikan pelayanan, seperti pos kesehatan yang siaga 24 jam.
Tampak pos-pos pendukung di salah satu TEA di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Pihak pemerintah desa menyiapkan tidak hanya tempat tetapi tenaga serta pelayanan kepada para warga yang harus dievakuasi.
Baca Juga: Setelah TNI AD Kini TNI AU Ditahan Usai Ucapkan 'Ahlan wasahlan' pada Habib Rizieq
"Ini menjadi bukti kuatnya sister village dalam konteks kebencanaan, warga dari suatu desa membantu warga desa lainnya," ujar Raditya Jati, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari InfoPublik ID.
Sementara itu, pelayanan dari pemerintah desa tidak terlepas dari dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari tingkat kabupaten maupun provinsi.
Dalam upaya kesiapsiagaan maupun penanganan darurat, empat pemerintah daerah di tingkat kabupaten tersebut telah menetapkan status keadaan darurat, baik siaga maupun tanggap darurat.
Baca Juga: Jelaskan Makna 'Revolusi Akhlak', Habib Rizieq: Kalau Pemerintah Bisa Bersikap Adil, Kami Hormati
Status tersebut akan mempermudah BPBD dalam aksesibilitas sumber daya maupun akuntabilitas dalam penyelenggaraan operasi tanggap darurat.
Pada masa kesiapsiagaan, BPBD terus mengevaluasi tantangan yang dihadapi apabila kondisi semakin kritis, seperti jalur dan transportasi evakuasi, jalur dan peralatan komunikasi, maupun penerapan protokol Kesehatan saat proses evakuasi maupun di tempat penampungan.
Sebelumnya diberitakan, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta menyebut aktivitas seismik dan deformasi di tubuh Gunung Merapi kian hari semakin meningkat dan mengkhawatirkan.***