PR CIREBON - Sebagaimana diketahui, debat calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Surabaya telah terlaksana. Aneka tanggapan pun meramaikan isu publik masyarakat Surabaya.
Salah satunya mengenai bimbingan belajar atau les untuk siswa SD, SMP dan SMA kurang mampu yang diprogramkan calon wali kota Eri Cahyadi. Namun, program tersebut dinilai oleh praktisi pendidikan sebagai pemborosan anggaran.
Eri dalam debat pilkada itu, mengutarakan program memberikan les kepada anak-anak yang kurang mampu, supaya mereka dapat bersaing dengan anak orang berada yang bisa ikut les berbayar.
Baca Juga: Ucapan Indonesia ke Amerika Ganti Presiden, Jokowi: Kemenangan Harapan Demokrasi, Selamat
Menanggapi hal ini, praktisi pendidikan di Surabaya, Prof. Dr. Mukhtasor mengaku prihatin dan kecewa. Guru Besar ITS ini menyayangkan munculnya program bimbingan belajar atau les yang diangkat di program calon wali kota.
Menurut Mukhtasor, program les seperti itu bukanlah program pendidikan yang lazim di dunia. Les dan bimbel seperti itu bukan best practice pendidikan di berbagai negara.
"Program bimbel atau les itu muncul karena masyarakat melihat peluang usaha ketika Pemerintah Kabupaten/Kota tidak efektif menyelenggarakan program pendidikan,” katanya, Sabtu 7 November 2020, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
“Dana BOS dan lain-lain digelontorkan tapi proses pembelajaran di sekolah tidak tuntas. Akibatnya siswa dan orang tua mencari bantuan ke guru les atau bimbel," lanjut Mukhtasor.
Baca Juga: Kamala Harris Banjir Dukungan dari Atlit Putri AS, Warga Kulit Hitam Dapat Teman di Pemerintahan
Menurutnya, Bahkan tidak jarang guru sekolah merangkap jadi guru les. Ini praktik pemborosan anggaran APBD.
“Tolong benahi sistem persekolahan agar belajar di sekolah bisa tuntas dan tidak perlu menyulitkan siswa dan orang tua murid dibebani mencari bimbel atau guru les,"tuturnya.
Lebih lanjut Mukhtasor menawarkan solusi bagi lembaga bimbel dan guru les. Menurutnya, Pemkot Surabaya perlu membuat program untuk mengkonversi lembaga bimbel menjadi lembaga kreatifitas sosial atau lembaga latihan kerja.
"Harusnya Pemkot itu programnya mengefektifkan sekolah agar siswa belajar dengan senang dan tuntas. Kemudian tidak perlu lalu bimbel atau les. Jalan keluarnya, para pelaku bimbel atau les difasilitasi,” ucapnya.
Baca Juga: Sejumlah Sekutu AS Merapat Saling Beri Apresiasi atas Kemenangan Biden-Harris, Berikut Daftarnya
Tambahnya, mereka diarahkan agar mengkonversi lembaganya menjadi semacam lembaga kreatifitas sosial atau lembaga latihan kerja. Dengan demikian, pengangguran makin berkurang, kreativitas sosial meningkat, kesejahteraan warga membaik. Dana APBD bisa dialokasikan untuk hal ini.
"Dana APBD jangan untuk membuat program les yang makin membuat sistem persekolahan terpuruk tidak efektif,"ucapnya.
Dalam jangka panjang, les yang dimasifkan sangat berbahaya, karena akan menurunkan kualitas sekolah.***