PR CIREBON - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, realisasi anggaran belanja infrastruktur hingga 1 November 2020 mencapai 68 persen.
Hal itu dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu 4 November 2020.
“pada masa pandemi Covid-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur,” kata Basuki.
Baca Juga: Bak Akar Rumput Harus Dicabut, Charlie Hebdo Penerbit Karikatur Nabi Harus Ditutup
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News, Kementerian PUPR, terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan.
Serta infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, dan rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan dan tumbuh pada masa pandemi Covid-19 ini.
Tercatat hingga 1 November 2020, dari total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 87,7 triliun, telah terealisasi penyerapan anggaran program sebesar Rp 59,47 triliun atau 68 persen.
Baca Juga: Stefan Bradl akan Gantikan Posisi Marc Marquez di GP Valencia: Honda Terus Menaruh Kepercayaan
Total anggaran tahun 2020 sebesar Rp 87,76 triliun itu, terdiri dari program reguler sebesar Rp 75,44 triliun dan program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) melalui 16 program dengan anggaran sebesar Rp 12,32 triliun.
Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Sementara itu, khusus untuk program PKT dengan target penerima manfaat sebesar 638.990 orang.
Hingga awal November 2020, diketahui realisasi PKT telah mencapai Rp 10,80 triliun atau sebesar 87,7 persen dengan jumlah tenaga kerja yang telah terserap sebanyak 630.990 orang atau sekitar 98,7 persen.
Baca Juga: Hentikan Proyek Nasional Pembangunan Infrastruktur Jokowi, Anak Buah Prabowo Ungkap Alasannya
Di samping itu juga, dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,36 triliun untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa perluasan Program Padat Karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 Km dengan anggaran Rp 1 triliun.
Kemudian untuk pembelian produk rakyat berupa material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 ton sebesar Rp 200 miliar, modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 5.495 unit senilai Rp 125,6 miliar.
Serta Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 272 unit senilai Rp 5 miliar, kemudian pembelian produk rakyat seperti Big Gun Sprinkler, tandon Air dan Biodigester.
Baca Juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Divonis Bersalah oleh PTUN atas Pernyataan Tragedi Semanggi I dan II
Selain itu, untuk mendukung peningkatan konektivitas, dialokasikan anggaran untuk pembelian karet petani sebanyak 11.389 ton senilai Rp 120 miliar dan pembelian Resin Ester 790,42 ton sebesar Rp 25 miliar.
Hingga saat ini total realisasi penyerapan untuk pembelian produk rakyat hingga saat ini adalah 57,7 persen senilai Rp 281 miliar dari total pagu Rp 487,8 miliar.***