PR CIREBON - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa penanganan stunting merupakan prioritas nasional terkait dengan pembangunan manusia Indonesia.
Hal itu telah dicanangkan agar prevalensi stunting ditekan serendah-rendahnya dengan target 14 persen pada tahun 2024. Karena, berdasarkan data hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yakni sebesar 27,67 persen.
“Karena itu, diperlukan langkah terobosan untuk mengatasinya dan yang terpenting adalah dimulai dari keluarga. Permasalahan stunting sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, oleh karenanya pembangunan keluarga sangat diperlukan untuk mencegah stunting,” kata Menko Muhadjir, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari InfoPublik ID.
Baca Juga: Aktivitas Vulkanik Meningkat, Gunung Merapi Alami 26 Kali Gempa Guguran
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Webinar Seri 02 'Perspektif Program dalam Rangka Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka Dies Natalis Fakultas Kesehatan Universitas Hasanudin Ke-38 Sabtu, 31 Oktober 2020.
Menko Muhadjir menambahkan, Indonesia punya pekerjaan yang jauh lebih berat yaitu menyiapkan rumah tangga. Hal ini cukup penting karena segala sesuatu harus dimulai dari penyiapan pasangan rumah tangga.
Penyiapan pasangan rumah tangga utamanya ditekankan untuk keluarga baru, sebagai langkah menyiapkan rumah tangga baru yang sehat. Rumah tangga yang matang secara mental dan ekonomi dapat menyiapkan generasi yang unggul.
Baca Juga: Bela Pemerintah Tentang UMP 2021, PPP: Saya Yakin Negara Tidak akan Menelantarkan Para Pekerja
Pemerintah telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sector penanganan stunting dengan utamanya pembangunan keluarga.
“Kemenko PMK telah menyiapkan program bimbingan perkawinan (binwin) terkait dalam pembangunan keluarga yang akan melibatkan kementerian maupun lembaga, tidak hanya dari Kementerian Agama saja,” kata Menko Muhadjir.
Program Binwin merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang dikoordinasikan oleh KSP (Kantor Staf Presiden) dan BAPPENAS.
Baca Juga: Terjadi Gempa Guguran di Gunung Merapi, BPPTKG Pertahankan Status Waspada
Program Binwin dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui KUA Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan selama 16 jam (dua hari) yang diisi oleh para instruktur terlatih, baik dari internal Kementerian Agama atau unsur masyarakat.
Bimbingan perkawinan telah menjadi program prioritas nasional dimana tahun 2017 sudah dilakukan piloting di 16 Provinsi dengan target 149.646 pasang calon pengantin. Tahun 2018 Pelaksanaan bimbingan 149.646 pasang catin di 34 Provinsi dan tahun 2019 Pelaksanaan bimbingan 209.257 pasang catin di 34 Provinsi.***