PR CIREBON – Kritik dan penolakan yang dilontarkan banyak pihak terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja masih belum selesai hingga sekarang. Sebelumnya, pemerintah mengatakan bahwa polemik ini disebabkan masyarakat banyak termakan hoaks terkait undang-undang tersebut.
Sebagaimana diberitakan dalam Warta Ekonomi dengan judul sebelumnya ‘Jokowi Diserang Kritik, Istana Bereaksi: Dia Nggak Tahu Apa yang Terjadi’, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan orang-orang di lingkarannya tidak terlampau panik karena perbedaan pandangan maupun kritik yang datang terhadap pemerintah.
Adi Prayitno mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi sudah pasti akan diramaikan dengan beragam perbedaan pandangan maupun kritik yang datang terhadap pemerintah. Hal kecil pun pasti akan menjadi hal besar dan banyak dibicarakan masyarakat.
Baca Juga: 'Kutukan Periode Kedua' Feri Alamsyah Sebut Wajah Asli Jokowi Mulai Kelihatan
Terlebih polemik UU Cipta Kerja yang merupakan hal besar yang menyangkut dengan keputusan maupun kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Karena itu, untuk menanggapi perbedaan pendapat yang berbeda, Adi menyarankan baik Presiden Jokowi maupun orang di sekitarnya tidak terlampau panik. Apalagi sampai harus melabeli pendapat yang berbeda dengan pemerintah sebagai hoaks.
"Tapi membatasi orang dalam konteks demokrasi kita yang semakin maju, tentu saja agak sedikit belepotan. Karenanya bagi kita siapapun yang jadi presiden di republik ini, apalagi Jokowi yang dianggap presiden pilihan rakyat dua periode, dan orang-orang di sekelilingnya jangan terlampau panik dengan kritik yang setiap saat datang. Jangan juga selalu bilang setiap perbedaan pandangan itu dianggap hoaks, provokasi dan fitnah," kata Adi, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Baca Juga: ShopeePay Perkuat Keamanan Akun Pengguna, Hadirkan Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari
Sementara itu, terkait hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, tak mempermasalahkan pernyataan atau kritik yang dilontarkan pengamat.
"Kan pengamat tugasnya mengamati. Tapi pengamat itu ‘kan nggak tahu apa yang terjadi dalam birokrasi," tutur Ngabalin.***