PR CIREBON - Draf Undang Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) banyak mengalami perubahan selama tahap finalisasi. Namun, perubahan itu dipastikan sebatas format bukan substansi dari UU tersebut. Khususnya, selama proses finalisasi dilakukan dalam seminggu terakhir.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menjelaskan, substansi dalam naskah final undang-undang tersebut sama dengan hasil rapat pembahasan RUU Cipta Kerja.
"Jika pun terdapat perbaikan perbaikan, maka semua merujuk pada hasil keputusan Panja (panitia kerja) yang telah disetujui dalam Paripurna," kata Willy, Rabu 14 Oktober 2020. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem itu mengatakan, bila ada perubahan posisi pasal, itu hanya bersifat pemindahan.
Sedangkan, kata dia, subtansi dari UU tersebut tetap sama dengan disahkan saat Paripurna DPR RI.
"Kalau ada pertanyaan dan pernyataan yang berbeda dari apa yang sudah diputuskan di paripurna, itu tidak benar," katanya.
UU Ciptaker mengalami lima kali perubahan semenjak disahkan pada Rapat Paripurna, Senin 5 Oktober.
Perubahan itu mengacu pada jumlah halamannya, yaitu ada draf berisikan 1.028 halaman, 905 halaman, 1.052 halaman, 1.035 halaman, dan 812 halaman.***