PR CIREBON – Di era Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Sofyan Djalil pernah mencicipi tiga jabatan menteri.
Pada mulanya, Sofyan terpilih menjadi Menko Bidang Perekonomian pada 2014. Setelah itu, Presiden Jokowi melakukan reshuffle pada 2015.
Selama membawahi Kementerian Koordinator Perekonomian pada 2014, Sofyan mengordinasikan berbagai program reformasi dan deregulasi dalam berbagai sektor perekonomian. Itu merupakan tema utama dari program pemerintah Jokowi-JK.
Baca Juga: Berulang Tahun Hari Ini, Simak Fakta Menarik Bae Suzy CF Queen yang Jadi Cinta Pertama Bangsa
Kemudian reshuffle yang terjadi pada Tahun 2015 membuat Sofyan menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bapennas sampai 2016.
Dalam jabatannya di Bappenas, Sofyan memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat holistik, integratif, tematik, dan spatial (HITS) yang merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini yang lebih bersifat pendekatan sektoral.
Setelah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Sofyan ditunjuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Baca Juga: Cek Fakta: Demo Omnibus Law Rusuh, Benarkah Luhut Binsar Pandjaitan Kabur ke Tiongkok?
Saat Jokowi menjadi presiden di periode kedua, Sofyan dipercaya kembali menjadi Menteri ATR hingga sekarang.
Masa sebelum masuk ke pemerintahan, Sofyan tercatat malang melintang di beberapa perusahaan sebagai komisaris utama.
Dirinya pernah jadi komisaris utama di PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Trimegah Securities, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Pembangunan Pelabuhan Indonesia, dan PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku), PT Berau Coal dan PT Berau Coal Energy Tbk, serta PT Socfin Indonesia.
Baca Juga: 1.192 Pendemo Ditangkap saat Kerusuhan Omnibus Law, Polda Mero Jaya Pulangkan Pelajar yang Diamankan
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan sosok pencetus Omnibus Law yang pertama kali di Indonesia.
Omnibus Law, dikatakan Luhut, pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabinet Indonesia Maju saat ini, Sofyan Djalil.
Luhut mengungkapkan, Sofyan mengetahui istilah tersebut lantaran pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat.
Baca Juga: Kepri Siapkan Destinasi Wisata Baru Sambut Wisatawan Usai Pandemi Covid-19
"Istilah Omnibus Law ini keluar dari Pak Menteri ATR. Karena beliau belajar soal ini di Amerika dulu, dia mengatakan kepada saya 'Pak Luhut, ada yang bisa menyatukan (semua regulasi) ya ini, Omnibus Law'," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam tayangan virtual, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Sofyan juga diyakini bukan orang sembarangan. Ia sudah beberapa kali masuk dalam kabinet pemerintahan Indonesia sebagai menteri.
Luhut bahkan sempat bercanda, menyebut Sofyan sebagai "menteri semua zaman".
Baca Juga: Tembak Tim Investigasi, TPNPB-OPM: Kami Siap Serang Tim Bentukan Indonesia
Sofyan yang merupakan kelahiran Aceh, 23 September 1953 pernah menjadi menteri di era pemerintahan SBY.
Sofyan pernah menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika dari Oktober 2004 sampai Mei 2007.
Masih di era SBY, Sofyan juga pernah menjabat sebagai Menteri BUMN.
Baca Juga: Sentuh Nilai hingga Rp337 Triliun, Kinerja Ekspor Indonesia ke Tiongkok Meningkat
Berbagai kebijakan publik telah diterapkan oleh Sofyan kala menjabat sebagai Menkominfo dan Menteri BUMN.
Kebijakan tersebut di antaranya mempercepat pengembangan industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan melakukan reformasi di Depkominfo.
Dirinya menerapkan sistem lelang radio frekuensi secara transparan dan kompetitif, pertama kalinya di Indonesia.
Sebagai Menteri BUMN, Sofyan melakukan reformasi BUMN dengan mempercepat proses restrukturisasi dan privatisasi juga secara agresif merekrut eksekutif professional dari berbagai latar belakang untuk menjadi pemimpin BUMN.***