Network
PR CIREBON - Gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat, buruh sampai mahasiswa menimbulkan untuk menolak UU Cipta Kerja, menimbulkan kerusuhan. Akibatnya, beberapa fasilitas publik ada yang rusak dan terbakar.
Karenanya, pemerintah didorong oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani untuk menggandeng kaum buruh, dalam pembahasan UU Cipta Kerja.
Puan menilai, itu dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas, sehingga dapat diterima oleh banyak pihak.
Baca Juga: Sebar Video Hoaks Kekerasan Aparat pada Massa Tolak UU Ciptaker, Seorang Pria Dibekuk Polisi
“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” kata Puan, seperti yang dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI
Pembahasan seputar pengupahan, tentang jaminan jika kehilangan pekerjaan, tentang pekerja asing, hubungan kerja dan waktu kerja adalah bahasan yang harus dibahas bersama buruh.
Puan mengatakan, DPR RI akan kawal untuk memastikan bahwa aturan di UU Cipta Kerja, memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Telah Usai, LBH Yogyakarta Terima 51 Aduan Orang Hilang
“DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua,” tegasnya.
